Feeds:
Pos
Komentar

Oleh : Syamsul Bahri, M.Pd

Sebagai sebuah negara yang masyarakatnya majemuk, Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, adat-istiadat, golongan , kelompok dan agama, dan strata sosial. Kondisi dan situasi seperti ini merupaka suatu kewajaran sejauh perbedaan-perbedaan ini disadari keberadaannya dan dihayati. Namun ketika perbedaan-perbedaan tersebut mengemuka dan kemudian menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, maka perbedaan tersebut menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Beberapa peristiwa amuk massa di beberapa daerah di Indonesia, terlihat jelas pemicunya adalah perbedaan-perbedaan tersebut adalah perbedaan sosial, ekonomi dan agama. Seperti kerusuhan di Lampung, tahun 1989; kerusuhan di Rengasdengklok, tahun 1997; kerusuhan di Makassar, tahun 1997, Kerusuhan di Ambon, 1998, di Poso, kerusuhan Ketapang dan  Kupang, konflik Tarakan pada tahun 2010, peristiwa Cikeusik tahun 2011 serta beberapa daerah lainnya.

Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia sekarang ini, memungkinkan sekali untuk terjadinya konflik antar agama atau konflik antar umat beragama. Walaupun sebenarnya secara laten konflik-konflik tersebut telah ada jauh sebelum era reformasi berembus. Banyak sekali kejadian yang bernuansa perbedaan agama terjadi. Seperti peristiwa pembakaran kantor Tabloid Monitor di Jakarta, yang disangka mendiskreditkan Nabi Muhammad Saw, begitu juga Tabloid Senang. Lain dari itu, brosur-brosur , leaflet-leaflet yang mendiskreditkan agama tertentu, serta materi-materi dakwah yang memicu dan memacu kemungkinan  terjadinya konflik antar agama juga kerap sekali terjadi. Banyak pemuka agama yang dengan dalih sedang melakukan konsolidasi umat, mereka rela dan berani  mendiskreditkan umat penganut  agama lainnya. Masih teringat oleh kita isue tentang pendidikan agama di sekolah yang mewajibkan setiap sekolah menyediakan pengajar agama bagi siswa-siswi yang beragama tertentu.

Konflik yang bernuansa agama berkorelasi kuat dengan faktor non agama. Beberapa konflik yang terjadi membuktikan hal tersebut, termasuk konflik Ketapang. Agama biasanya merupakan faktor pemicu kerusuhan, yang sebelumnya didahului dengan konflik yang bernuansa ekonomi, seperti rebutan lahan parkir, rebutan wilayah dan faktor lainnya yang lebih ekonomis dari pada politis. Dengan kata lain, sebenarnya, konflik kecil acap terjadi.

Dalam melihat konflik dan potensi konflik antar kelompok, golongan dan agama di Indonesia, perlu dipahami sebagai suatu hal yang dinamis. Perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia yang begitu cepat, terutama setelah era reformasi, juga turut memperkuat polarisasi konflik sosial termasuk konflik antar kelompok umat beragama. Kesenjangan yang makin menganga  antar kelompok sosial dan biasanya kelompok sosial ini juga acap dilekatkan dengan penganut agama mayoritas. Keterbelakangan dan pembaruan yang tidak simultan dapat memperkeruh suasana disharmoni, serta dapat merusak tatanan sosial atau tatanan hubungan antar kelompok sosial dan antar kelompok umat beragama.

Masyarakat Indonesia yang multikultur, multi ras dan multi agama, memiliki potensi yang besar untuk terjadinya konflik antar kelompok, ras, agama dan suku bangsa. Indikasi ke arah itu terlihat dari tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan , profesi, dan organisasi lainnya yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompoknya atau kepentingan lainnya. Lain dari itu muncul juga berbagai macam aliran keagamaan.

Beragam kelompok ini secara sosial menyebabkan tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai baru melalui berbagai proses yang menuntut adanya institusionalisasi kepentingan. Tapi juga dapat berupa munculnya konflik-konflik baru, karena kelompok lain, golongan lain, agama lain, merasa bahwa kehadiran mereka menjadi ancaman bagi tatanan masyarakat yang sudah ada dan ajeg serta kepentingan dari kelompok lainnya. Yang berkembang adalah sikap etnosentrisme, yang menganggap hanya kelompoknya saja, golongannya saja yang paling baik dan sempurna, sementara yang lain jelek, salah, dan berbagai kekurangan lainnya(Zastrow, 2000; 157);  serta  stereotipe, yang mengembangkan gambaran tentang tipe-tipe masyarakat tertentu dengan  karakteristik tertentu. Misalnya suku X itu kasar, suku Y itu licik, suku Z itu lelet dan lain-lain.

Perbedaan-perbedaan kepentingan, pandangan, nilai akan menimbulkan perbedaan persepsi atas sesuatu yang kemungkianan besar akan menyebabkan munculnya reaksi berdasarkan persepsi tersebut terhadap sesuatu itu. Hal ini dapat dan menimbulkan konflik yang mungkin akan bermuara pada kerusuhan. Beberapa peristiwa konflik antar kelompok, golongan, ras dan agama, menunjukkan hal-hal tersebut. Lihat saja konflik Ketapang  yang kemudian melebar ke beberapa tempat di Jakarta, Bekasi bahkan Ambon , Kupang dan Poso.

Hal itu menunjukkan bahwa sentimen dan kepercayaan yang berlebihan tentang keyakinan masyarakat terhadap salah satu kelompok, golongan dan atau agama akan menimbulkan konflik, baik yang bernuansa sosial-ekonomi, politik maupun agama. Bukti ini juga sekaligus menunjukkan  bahwa potensi konflik itu ada diberbagai bidang. Oleh karena itu  perlu adanya upaya yang simultan  dilakukan agar konflik yang potensial tersebut  dikelola secara seksama , baik oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang tidak kalah pentingnya adalah peranan lembaga pendidikan dan proses pembelajaran yang terjadi di dalamnya. Bahkan kita semua perlu bertanya ada apa dengan sistem pendidikan kita ? Mengapa sebagian masyarakat Indonesia mudah sekali untuk melakukan kerusuhan atau tawuran ? Bagaimana model pendidikan yang dapat menghindari terjadinya konflik sosial ?

Pendidikan multi-kultural  tersurat dalam beberapa pasal Undang-Undang Sisdiknas, antara lain pasal 3 yang menyatakan bahwa :

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulai, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

 

Kalimat menjadi warga negara yang demokratis  serta bertanggung jawab menunjukkan adanya tekad untuk melaksanakan pendidikan multikultur. Lebih lanjut dalam pasal 4 Undang-undang ini diuraikan bahwa :

(1)                  Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

(2)                  Pendidikan diselenggarakan sebgai suatu kesatuan yang sitemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Kedua ayat dalam pasal empat tersebut menyuratkan dan menyiratkan tentang pentingnya pendidikan multikultur dalam rangka mendukung proses demokratisasi dan dalam rangka terciptanya integrasi nasional.

Apa itu pendidikan multikultural (multicultural education) ? Ada banyak pengertian tentang ini, diantaranya adalah :

1.                 Multicultural education is a process through which individuals’ development ways of perceiving, evaluation in behaving within cultural systems, are different from their own (Gibson 1984, in Hernadez, 2001 in Semiawan 2003, pp 6)

2.                 we may define multicultural education as the process whereby a person “develops competencies in multiple systems of standards for perceiving, evaluating, believeing and doing “(Saifuddin based on Goodenough definition, 2003, pp. 4)

3.                 Muticultural education is a progresseve approach for transforming education that holistically critiques and addresses current shortcomings, failings, and discriminatory practices in education. It is grounded in ideals of social justice, education equity, and a dedication to facilitating educational experiences in which all students reach their full potential as learners and as socially aware and active beings, locally, nationall, and globally. Multicutural education acknowledges that schools are essensial to laying the foundation foor transformation of society and the elimination off oppression and justice.(Budianta, 2003, pp. 8)

4.                 Multicultural education as ‘a philosophy, a methodology for educational reform” or “just a set of teaching materials with pedagogical program.” (Gay dalam Budianta, 2003, hal 8)

Dari beberapa definisi tentang multicultural education terlihat bahwa  multi cultural education  sangat relevan dilaksanakan dalam mendukung proses demokratisasi, dimana adanya pengakuan hak asasi manusia,  tidak adanya diskriminasi dan  diupayakannya keadilan sosial. Disamping itu dengan pendidikan multikultural ini dimungkinkan  seseorang  dapat hidup dengan tenang di lingkungan kebudayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya.

Seperti telah diuraikan di muka bahwa masyarakat kita ini masyarakat majemuk dan bahkan paling majemuk di dunia. Karena itu agar kemajemukan ini tidak berkembang menjadi ancaman disintegrasi harus diupayakan untuk dikelola. Bagaimana pengelolaannya ? Pendidikan  salah satu jawaban utamanya.   Proses pembelajaran tentang manusia Indonesia harus merupakan mata pelajaran wajib di seluruh tingkatan  jenjang pendidikan. Guru, dosen,  kurikulum, sarana- prasarana, silabus dan berbagai hal yang diperlukan untuk suatu proses pembelajaran yang mendukung multikulturalisme harus disediakan oleh negara. Mengapa negara ? Negara adalah otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan.  Untuk membentuk manusia Indonesia yang bercirikan ke-Indonesiaan diperlukan adanya penyeragaman dalam beberapa mata pelajaran yang bersifat umum seperti Bahasa Indonesia, Sosial-Budaya Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Perbandingan Agama. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang mutlak harus diberikan untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Selain tentunya mata pelajaran olah raga dan kesenian. Selama ini proses pembelajaran lebih cenderung mengupayakan penyeragaman, dan kurang memperhatikan keragaman masyarakat bangsa Indonesia.

Dalam buku laporannya ke UNESCO, Jacques Delors, et. al., (1996, hal. 85-97) mengemukkan bahwa ada empat buat sendi/pilar pendidikan, yaitu : (1) Learning to know (belajar untuk mengetahui); (2) Learning to do (belajar untuk berbuat); (3) Learning to live together, learning to live with others (belajar untuk hidup bersama); dan (4) Learning to be (belajar untuk menjadi seseorang).

Dalam Pointers and Recommendations, Delors et.al.(hal. 97) mengemukakan  bahwa :

Learning to know, dengan memadukan pengetahuan umum yang cukup luas dengan  keseempatan untuk mempelajari secara mendalam pada sejumlah kecil mata pelajaran. Pilar ini juga berarti juga learning to learn (belajar untuk belajar), sehingga memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan pendidikan yang disediakan sepanjang hayat.

Learning to do, untuk memperoleh  bukan hanya suatu keterampilan kerja tetapi juga lebih luas sifatnya, kompetensi untuk berurusan dengan banyak situasi dan bekerja dalam tim. Ini juga belajar berbuat dalam konteks pengalaman kaum muda dalam berbagai kegiatan sosial dan pekerjaan yang mungkin bersifat informal, sebagai akibat konteks lokal atau nasional, atau bersifat formal melibatkan kursus-kursus, program  bergantian antara belajar dan bekerja.

Learning to live together, learning to live with others , dengan jalan mengembangkan pengertian  akan orang lain dan apresiasi atas interdependensi—melaksanakan proyek-proyek bersama dan belajar memenej konflik—dalam semangat menghormati nilai-nilai kemajemukan, saling memahami dan perdamaian.

Learning to be, sehingga dapat mengembangkan kepribadian lebih baik dan mampu bertindak mandiri, membuat pertimbangan  dan rasa tanggung jawab pribadi yang semakin besar, ingatan, penalaran, rasa estetika, kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi.

Dari keempat pilar pendidikan di atas terlihat bahwa pilar learning to live together, learning to live with others, dalam konteks kemajemukan merupakan suatu pilar yang  sangat penting. Pilar ini sekaligus juga menjadi pembenar pentingnya pendidikan multikultur yang berupaya untuk mengkondisikan supaya peserta didik mempunyai kemampuan untuk bersikap toleran terhadap orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain dan sekaligus yang bersangkutan mempunyai tanggunga jawab terhadap dirinya serta orang lain. Sehingga bila proses pembelajaran di sekolah diarahkan tidak hanya pada learning to know, lerning to do dan leraning to be, tetapi juga diarahkan ke learning to live together,  masalah kemajemukan akan dapat teratasi dengan melakukan manajemen konflik dan dengan demikian akan juga diikuti oleh tumbuhnya kebudayaan nasional yang tidak melupakan kebudayaan daerah, tumbuhnya bahasa nasional dengan tidak melupakan bahasa daerah, tumbuhnya  sistem politik nasional dengan tanpa mengabaikan sistem politik daerah, (pemerintahan daerah). Secara umum akan tumbuh dan berkembang Sistem Sosial Indonesia, yang berbeda dari Sistem Sosial Amerika, Sistem Sosial Jepang, Sistem Sosial negara-negara lainnya. It is Indonesia so we are Indonesians. Go for it !!!.

 


 

Oleh : Syamsul Bahri, M.Pd *)

 

Banyak kajian para ahli tentang kekepalasekolahan yang telah dituangkan baik dalam bentuk buku, makalah, maupun tulisan di media massa. Namun rata-rata sepakat menguraikan bahwa kepala sekolah merupakan tokoh kunci keberhasilan suatu sekolah. De Roche (1987) mengungkapkan bahwa tidak ada sekolah yang baik tanpa kepala sekolah yang baik. Karena itu wajar kalau dikatakan “the key person” keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah adalah kepala sekolah. Tanpa mengenyampingkan peran yang kolaboratif para guru yang tergabung dalam sistem proses manajemen sekolah. Sergiovanni (1987) juga mengungkapkan bahwa tidak ada siswa yang tidak dapat dididik, yang ada adalah guru yang tidak berhasil mendidik. Tidak ada guru yang tidak berhasil mendidik, yang ada adalah kepala sekolah yang tidak mampu membuat guru berhasil mendidik. Sehubungan dengan itu pula Pokja Penyusunan Standar Pengembangan Mutu Kepala Sekolah yang diketuai oleh Prof. Dr. Ibrahim Bafadhal mengungkap hasil penelitian kekepalasekolahan berakhir pada kesimpulan bahwa keberadaan kepala sekolah yang mampu memerankan dirinya secara efektif dan efisien dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi terwujudnya kualitas atau mutu sekolah.

Jika kita membalik sejarah dua dekade sebelumnya sampai sekarang ini, maka ketika ditanyakan siapa kepala sekolah? Seberapa besarkah peran dan tanggungjawab, atau tugas dan fungsi seorang kepala sekolah  dalam memimpin roda pendidikan di suatu sekolah? Jawabannya akan sangat tergantung kapan jawaban itu diberikan. Sampai akhir tahun delapan puluhan seorang kepala sekolah masih merupakan seorang pejabat struktural dengan eselon IV dan merangkap jabatan fungsional guru. Fungsi dan tugas kepala sekolah yang diatur dengan Kepmendikbud No. 0489/U/1992 untuk SMU dan Kepmendikbud No. 054/U/1993 untuk SLTP misalnya, seorang kepala sekolah mempunyai tugas : (a) menyelenggarakan kegiatan pendidikan; (b) membina kesiswaan; (c) melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya; (d) menyelenggaran administrasi sekolah; (e) merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasaran; (f) melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan / masyarakat. Kepala sekolah dalam jabatannya itu berfungsi sebagai Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor (dibuatkan akronim fungsinya : EMAS).

Namun dalam situasi sekarang ini telah terjadi “perubahan” dalam dua tahap yang “dijanjikan” akan lebih baik. Perubahan pertama terjadi sejak ditetapkan Kepmendikbud RI nomor : 0296/U/1996 tanggal 1 Oktober 1996 sampai dikeluarkannya Kepmendiknas nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, seorang kepala sekolah tidak lagi sebagai pejabat struktural dengan eselon tertentu. Kepala sekolah hanya seorang guru yang atas dasar kompetensinya diberi tugas tambahan mengelola satuan pendidikan. Jadi seorang kepala sekolah pada dasarnya seorang guru, yaitu seorang guru yang dipandang memenuhi syarat tertentu dalam memangku jabatan profesional sebagai pengelola satuan pendidikan.

Masih bisa dipahami jika status yang serba mendua tersebut masih disandang seorang kepala sekolah, karena payung hukum untuk menjadi kepala sekolah profesional memang masih belum memadai. Untuk menjadikan kepala sekolah sebagai jabatan profesional tentu akan berkaitan dengan beberapa hal seperti penggajian, kode etik, pembinaan profesi, organisasi profesi, dan hal lain yang diperlukan untuk suatu profesi. Belum siapnya hal-hal tersebut maka seorang kepala sekolah masih harus menginjakkan kakinya di wilayah profesi sebagai guru.

Jika memperhatikan semakin meluasnya tugas dan fungsi/peran kepala sekolah di abad milenium ini maka memang sudah saatnya jabatan kepala sekolah berdiri tegak pada satu profesi. Ketika rambu-rambu penilaian kinerja sekolah (khususnya SMP dan SMA) diluncurkan oleh Depdiknas di tahun 2000, tanggung jawab kepemimpinan seorang kepala sekolah mengacu pada tiga hal yaitu input, process, dan output atau MPK (Masukan, Proses, Keluaran). Dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan komponen proses inilah fungsi / peran kepala sekolah sudah semakin meluas dibanding sebelumnya. Kinerja seorang kepala sekolah harus dilihat pada komponen EMASLIM (Educator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Innovator, Motivator).

Bahkan ranah entrepreneurship juga harus menjadi garapan seorang kepala sekolah. Sejak dikembangkan Manajemen Berbasis Sekolas (MBS) di tahun 2000-an seorang kepala sekolah harus sanggup mengembangkan kegiatan produksi / jasa sekolah sebagai sumber belajar, harus mampu pula menjadi seorang pelaksana proyek bangunan untuk swakelola block grant di lingkungan sekolahnya, dan peran lainnya yang terkadang bisa menyebabkan munculnya anggapan bahwa seorang kepala sekolah sudah melakukan kesalahan dan penyimpangan karena tidak lazimnya ditemui pada dua dekade yang lalu.

Kini, perubahan tahap kedua telah berjalan sampai saat ini. Sejak 17 April 2007 Mendiknas mengeluarkan peraturan yang sangat penting menyangkut pengelolaan setiap lembaga pendidikan khususnya sekolah-sekolah di negeri ini. Ditengah berhembus kencangnya tudingan tentang rendahnya mutu pendidikan saat ini. Mendiknas RI dengan Peraturan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tertanggal 17 April 2007 menetapkan standar kepala sekolah / madrasah sebagai salah satu standar ketenagaan di antara delapan standar yang harus ditetapkan untuk mewujudkan Standar Nasional Pendidikan(SNP) kita yang bermutu.

Untuk mendukung Standar Nasional Pendidikan kita menurut Permendiknas tersebut seseorang yang akan diangkat menjadi kepala sekolah wajib memenuhi standar kepala sekolah / madrasah yang berlaku nasional. Standar kepala sekolah dimaksud adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan menteri dimaksud, yang meliputi standar kualifikasi dan standar kompetensi.

Adapun standar kualifikasi dimaksud meliputi : (1) Kualifikasi Umum : (a) Pendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma IV (dalam draft semula diutamakan S2); (b) Berusia stinggi-tingginya 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah; (c) Pengalaman mengajar minimal 5 tahun menurut jenjang sekolahnya; (d) Pangkat minimal III/C bagi PNS. (2) Kualifikasi khusus menyangkut : (a) Berstatus sebagai guru sesuai jenjang mana akan menjadi kepala sekolah; (b) Mempunyai sertifikat pendidik sebagai guru sesuai jenjangnya; (c) Mempunyai sertifikat kepala sekolah sesuai jenjangnya yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Berkenaan dengan standar kompetensi, seseorang dapat diangkat sebagai kepala sekolah jika dia memiliki kompetensi-kompetensi sebagaiberikut : (a) Kompetensi Kepribadian; (b) Kompetensi Manajerial; (c) Kompetensi Kewirausahaan; (d) Kompetensi Supervisi; (e) Kompetensi Sosial.

Dilihat dari perspektif peningkatan mutu input pendidikan Permen ini merupakan suatu kemajuan positif dalam upaya mencari dan menetapkan figur pengelola sekolah yang bermutu. Namun dalam rangka profesionalisasi jabatan kepala sekolah menuju terwujudnya kepala sekolah yang mampu mengemban dan mengembangkan tugas dan fungsinya terlihat masih belum sepenuhnya akan dapat diwujudkan.

Jika Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, dan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai kekhususannya, maka setiap Pendidik memang merupakan Tenaga Kependidikan, tetapi setiap Tenaga Kependidikan belum tentu seorang pendidik / guru. Kasubdit Pendidikan Menengah Ditjen PMPTK Depdiknas dalam suatu seminar nasional tentang kepala sekolah mengungkapkan pula tentang kebijakan Direktorat Tenaga Kependidikan masa sekarang ini bahwa Tenaga Kependidikan itu meliputi pengawas sekolah, kepala sekolah, pustakawan, laboran, dan tenaga tata laksana / administrasi sekolah.

Berarti seorang kepala sekolah walaupun dipersyaratkan harus berasal dari seorang guru namun setelah diangkat sebagai kepala sekolah maka yang bersangkutan sebaiknya tidak lagi berstatus guru / pendidik melainkan sebagai Tenaga Kependidikan / kepala sekolah profesional dengan tugas dan fungsi yang sudah jelas memerlukan perhatian khusus layaknya profesi kependidikan lain seperti pengawas sekolah, laboran dan pustakawan. Dalam beberapa kesempatan kegiatanpun saat ini seringkali seorang kepala sekolah tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang diperuntukkan bagi guru.

Memperhatikan pasal-pasal pada Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 ternyata calon kepala sekolah dan kepala sekolah dihadapkan pada penafsiran ganda. Artinya kualifikasi dan kompetensi tersebut bisa diartikan sebagai syarat memasuki wilayah profesi kepala sekolah. Setelah yang bersangkutan diangkat sebagai kepala sekolah maka statusnya sebagai pendidik / guru menjadi lepas. Namun bisa ditafsirkan sebagai memperkuat status lama yakni “hanya” seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jika itu yang terjadi maka sebelah kakinya masih menginjakkan ke wilayah profesi guru, sebelah lagi menginjak profesi kepala sekolah.

Sebenarnya sah-sah saja ketika seorang kepala sekolah berharap bahwa dengan berlakunya Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 ini akan ada jalan yang lurus untuk mengembangkan profesi kekepalasekolahan sebagai suatu profesi “berdaulat” agar kinerja dan upaya peningkatannya semakin dapat dipacu lebih kencang lagi. Bukan menjadikan kita bersikap skeptis yang cenderung pesimis atas berlakunya Permendiknas tersebut. Namun jika statusnya “hanya” seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah nampaknya akan ada hal-hal yang membatasi kesungguhan upaya meningkatkan kinerja tersebut. Irama kinerja kepala sekolahpun akan tetap diiringi lagu lama dengan judul “Anda Bukan Pejabat Struktural” atau “Jangan Kau Samakan Tunjanganmu Dengan Pejabat Eselon” atau mungkin judul lainnya.

Permendiknas yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 17 April 2007 tersebut juga tidak memberikan masa transisi sehingga rawan pelanggaran terhadap Permen tersebut. Dengan “wajibnya” dipenuhi standar kepala sekolah yang berlaku nasional tersebut dikaitakan dengan  terlaksananya uji sertifikasi guru dan pemberian sertifikatnya, maka tertutuplah pintu bagi Cakep (Calon Kepala Sekolah) yang sudah memiliki sertifikat diklat Cakep namun belum memiliki sertifikat pendidik sebagai guru untuk diangkat sebagai kepala sekolah. Karena salah satu persyaratan untuk diangkat sebagai kepala sekolah yakni memiliki sertifikat pendidik sebagai guru belum terpenuhi. Jika bupati / wali kota mengangkat kepala sekolah yang berasal dari guru yang belum disertifikasi maka hal itu bisa dianggap bertentangan dengan Permendiknas tentang standar kepala sekolah ini.

Disisi lain penetapan standar kepala sekolah ini memang sangat positif dimasa keterbukaan dengan akuntabilitas publik yang semakin baik sekarang ini. Permen ini tentu tidak berdiri sendiri sebagai satu piranti hukum dalam mengatur dan upaya meningkatkan mutu Standar Pendidikan Nasional kita Ditjen PMPTK telah menyusun suatu pedoman tentang Pengembangan Mutu Kepala Sekolah untuk kedua jalur yakni dari rekruitment calon kepala sekolah dan jalur peningkatan mutu kepala sekolah yang sudah dan sedang menjabat.

Untuk bisa diangkat sebagai kepala sekolah seorang guru yang lulus seleksi harus mengikuti sertifikasi melalui Diklat Cakep 900 jam yang diakhiri dengan uji kompetensi. Jika dinyatakan lulus sebagai Cakep pun masih harus melalui uji publik dihadapan beberapa unsur stake holders dimana sekolah itu berada. Jika uji publik (semacam pemaparan visi dan misi lengkap dengan beberapa perencanaan) ini dapat dilalui barulah yang bersangkutan dapat diangkat dan ditempatkan  di suatu sekolah sebagai kepala sekolah definitif. Sedangkan bagi kepala sekolah yang sedang menjabat, profesi peningkatan mutu dilakukan dengan uji kompetensi.

Akankah Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 ini dapat diimplementasikan dalam pengangkatan dan peningkatan kinerja kepala sekolah di setiap kabupaten / kota ? Ataukah dengan perundang-undangan yang menyangkut Otonomi Daerah maka Permendiknas ini akan dimandulkan. Entahlah! Apapun yang tersurat pada Permendiknas ini menunjukkan adanya telaahan dan langkah menuju profesiaonalisasi kepala sekolah yang memang belum punya organisasi profesi seperti PGRI, ABKIN, IDI, dan organisasi profesi lainnya. Siapa tahu, bulan depan atau tahun depan, atau lima tahun ke depan terbentuk Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) sehinggan pengembangan tugas dan fungsi kepala sekolah akan lebih efektif lagi. (***)

Oleh : Syamsul Bahri, M.Pd *)

Jika dilihat dari ukurannya, Pulau Bunyu memang termasuk pulau yang kecil. Luasnya hanya 198,32 km². Jika dilihat menggunakan aplikasi google earth pada kepulauan Indonesia secara global, pulau ini memang hampir tidak terlihat. Setelah di-zoom beberapa kali pada ujung utara Kalimantan, barulah pulau Bunyu mulai tampak. Bersebelahan dengan Pulau Tarakan yang ukurannya agak lebih besar sedikit.

Penduduk Pulau Bunyu saat ini berjumlah sekitar 9.920 jiwa. Dan sebagian besar pemukiman penduduk terpusat di bagian tenggara pulau. Penduduk asli pulau ini adalah suku Tidung. Tapi setelah masuknya industri batu bara, minyak dan gas bumi, di Pulau Bunyu para pendatang dari daerah lain telah membuat masyarakat Bunyu menjadi lebih beragam. Komposisi etnik masyarakat Pulau Bunyu begitu heterogen. Tapi stastik sekarang menunjukkan bahwa mayoritasnya adalah dari etnik Jawa dan Sulawesi Selatan kemudian disusul etnik lainnya. Keberagaman etnik ini tidak menjadi kendala dalam pergaulan sehari-hari. Sebagian besar dari pendatang memang sudah menetap di Bunyu sejak lama. Sebutan yang ada sekarang adalah orang Bunyu, bukan orang dari etnik lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup mendapati 56 persen kepala daerah di Indonesia belum peduli lingkungan hidup. Indikasinya, masih banyak daerah belum mempunyai lembaga mandiri dan disertai anggaran yang cukup untuk mengurusi soal lingkungan. Demikian dikatakan Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) Chairuddin Hasyim dalam Rapat Koordinasi Regional Revitalisasi Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (Kompas, 20 September 2007).

Ketidakpedulian para kepala daerah itu, katanya, didasarkan pada hasil survei yang dilakukan KLH terhadap 500 kepala daerah di Indonesia pada tahun 2006. Menurut Chairuddin, provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki lembaga mandiri disertai anggaran yang cukup dinilai peduli dengan lingkungan hidup. Adapun yang dimaksud lembaga mandiri itu, misalnya, bernama badan pengendalian dampak lingkungan daerah (bapedalda).

Masih segar diingatan kita adalah Al Gore peraih nobel perdamaian dunia, mantan wakil Presiden Amerika Serikat yang sangat intens mengkampanyekan bahaya perubahan iklim, bersama dengan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah organisasi yang melakukan kajian dan perluasan pengetahuan perubahan iklim. Bagi sebagian kalangan ini dipandang sebagai telah dijadikannya isu lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim dan pemanasan global sebagai sebuah isu penting di dunia, terutama bagi perdamaian dunia.

Pada tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali pernah berlangsung pertemuan para pihak negara-negara yang meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim. Kalangan organisasi non pemerintah pun tak ketinggalan untuk melangsungkan kegiatan di sela-sela pertemuan. Hampir seluruh dunia mengirimkan perwakilannya di pertemuan Bali saat itu. Indonesia sendiri telah memiliki agenda agar diadopsinya konsep pengurangan emisi dengan melakukan perlindungan hutan, dengan harapan agar diperoleh kompensasi dari negara penyumbang emisi di atmosfer kepada negara penjaga hutan. Indonesia bahkan telah melakukan pertemuan pendahuluan dengan negara-negara pemilik hutan, dan Indonesia menjadi pemimpin pertemuan tersebut.

Bila melihat rangkaian kejadian yang ada di tahun ini, maka terlihat sebuah kebangkitan kecil bagi gerakan lingkungan hidup di dunia, dan juga di berbagai tempat di negeri ini. Sebuah harapan kecil muncul ketika menyaksikan semakin banyak yang peduli dan bergerak bagi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Walaupun masih menyisakan sebuah pertanyaan apakah benar ada keberpihakan pengelola pemerintahan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi rakyat?

Bila menengok pola yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, maka akan sangat disaksikan ketimpangan keberpihakan pembangunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Sangat minimnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup, baik yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup beserta dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah, maupun yang dikelola oleh masing-masing institusi teknis lainnya, menunjukkan bahwa hingga saat ini keberpihakan pembangunan masih sangat minim terhadap permasalahan lingkungan hidup.

Padahal bila menilik lima tahun terakhir, maka akan sangat dapat disaksikan semakin seringnya terjadi bencana ekologi, baik banjir, kekeringan, maupun tanah longsor, yang telah menelan begitu banyak korban harta maupun manusia. Bencana ekologi tersebut juga telah menghadirkan begitu meluasnya kemiskinan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat lokal.

Di sisi lain, pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten-kota, semakin royal memberikan perijinan kepada industri ekstraktif, tanpa pernah memperhitungkan dampak ekologi yang akan timbul dari pemberian ijin. Setelah otonomi daerah digulirkan, pemerintah kabupaten sangat banyak mengeluarkan perijinan hak pengusahaan hutan skala kecil, tanpa pernah melakukan pengawasan, hingga perijinan dikuasai oleh sekelompok kecil orang dan menyisakan hamparan lahan tak berpepohonan. Pada tahun berikutnya, pemerintah kabupaten-kota juga kembali mengeluarkan begitu banyak perijinan untuk kuasa pertambangan, yang lagi-lagi tak pernah memperhatikan analisis dampak lingkungan hidup.

Di Provinsi Kalimantan Timur, hingga tahun 2006 telah dikeluarkan ijin kuasa pertambangan sebanyak 509 ijin dengan luas mencapai 1,6 juta ha. Untuk perkebunan skala luas, pemerintah telah mengeluarkan perijinan sejumlah lebih dari 150 ijin untuk luasan 2,9 juta ha. Sementara itu, masih terdapat berbagai perijinan pertambangan, usaha kehutanan dan hutan tanaman dari pemerintah pusat, yang membagi habis kawasan daratan Kaltim.

Saat masa pemilihan kepala daerah maupun dewan perwakilan rakyat, baik daerah maupun pusat, sangat kental isu-isu pemberantasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, serta kepedulian terhadap kelompok marginal dan lingkungan hidup dikumandangkan. Slogan kampanye selalu meneriakan keberpihakan pada hal-hal yang menjadi kebutuhan kehidupan masyarakat. Namun ketika kemudian kedudukan telah diraih, satu persatu janji kampanye dilupakan.

Sistem politik negeri ini yang masih mengagungkan partai politik sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Pada Pemilu tahun 2009, tidak ada satu partai pun yang secara tegas menuangkan keberpihakannya pada lingkungan hidup dalam platform partainya, meskipun agak remang-remang. Sebuah angin segar bagi lingkungan hidup juga semakin kencang, ketika tahun lalu sebuah partai politik mendeklarasikan partainya sebagai partai hijau. Namun masih belum terlalu jelas apa yang menjadi program partai sehingga menjadi hijau.

Partai politik yang memiliki peran sangat kuat dalam perjalanan roda pemerintahan, selama ini sangat menggantungkan modal politiknya dari kelompok-kelompok pemodal, yang  sebagian besar berbasis pada industri ekstraktif sumberdaya alam. Maka kemudian, ketika para wakilnya duduk di parlemen dan eksekutif, maka sangat terlihat keberpihakan kebijakan pembangunan yang tidak memperdulikan kepentingan lingkungan hidup. Kecuali bila suatu masa calon independen dimungkinkan, maka bukan tidak mungkin ada sebuah pertarungan baru dalam kebijakan pembangunan, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Di tengah begitu banyak bencana ekologi yang melanda negeri ini, daerah sangat membutuhkan kepemimpinan yang kuat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Visi dan cara pandang pemimpin “pelayan publik” di daerah ini terhadap lingkungan hidup sangat dibutuhkan. Termasuk keberpihakan terhadap kelompok marginal dan pengupayaan pendidikan dan kesehatan berkualitas dan murah serta tepat sasaran bagi rakyat.

Kepemimpinan yang kuat tersebut juga diharapkan akan mampu menjadi pendorong gerbong perubahan kualitas kehidupan rakyat di masa mendatang. Kebangkitan motivasi untuk menghasilkan inovasi dan kreatifitas anak daerah menjadi tumbuh berkembang seiring dengan adanya kepemimpinan yang dipercaya. Mekanisme kontrol, akuntabilitas dan transparansi pun diharapkan hadir dengan adanya pemimpin yang memiliki visi tegas dalam memperjuangkan nasib rakyat di masa mendatang.

Tanah kelahiranku Bunyu telah sangat compang-camping akibat begitu banyaknya kekayaan alamnya yang dieksploitasi dan dieksplorasi oleh kelompok pemodal (asing). Begitu banyak kekayaan daerah ini yang sudah tak lagi dimiliki daerah ku ini. Hingga penyediaan air bersih saja saat ini masih belum tersentuh optimum oleh masyarakat. Seorang pemimpin yang baik bagi daerah ini adalah yang mampu membangkitkan sistem kelola sumberdaya alam berbasis komunitas lokal yang telah terbukti memiliki kearifan terhadap alam dan lingkungan kehidupannya.

Hari ini, begitu banyak yang menantikan seorang pemimpin masa depan daerah ini. Walau hanya dalam mimpi, karena kualitas pendidikan telah menjadikan sebagian besar anak daerah  ini sebagai robot intelektual yang hanya bisa menjadi pekerja, bukan lagi sebagai pemikir kritis dan inovatif. Namun hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi. Mulai dari kelompok-kelompok kecil yang kian membesar, akan ada waktu kelahiran pemimpin daerah ini yang akan berada di barisan rakyat.

Perjalanan panjang hingga saatnya tiba sangat penting untuk diisi dengan sebuah gairah kehidupan dengan berpihak terhadap kepentingan kebutuhan dasar rakyat. Memperluas pola-pola pendidikan kritis, hingga melahirkan inovator baru pada generasi muda hari ini. Biarlah waktu terus berlalu. Detik demi detik berdetak penuh makna. Hingga satu waktu terwujudnya  sebuah kesejahteraan dan kemakmuran di tanah kelahiranku Bunyu dengan seorang pemimpin yang bergandengan tangan pada rakyat, bukan tunduk pada pemodal.

Daerah ini kaya dan berdaulat. Begitu banyak rakyat daerah ini yang telah jenuh dengan kemiskinan dan kesengsaraan. Bila tidak memulai berpikir tentang perubahan daerah ini, maka perubahan itu tak akan pernah terjadi. Rakyat sudah saatnya bersatu. Bangunlah kelompok-kelompok diskusi kritis. Bersyarikatlah dalam keyakinan dan keikhlasan. Hingga satu waktu, akan bersama untuk berlawan dengan keberanian!

*) Penulis adalah Putra Daerah Bunyu.

Oleh : Syamsul Bahri, M.Pd

Pada awal tahun pelajaran, baju seragam menjadi dua kata yang sering menghantui para orang tua. Betapa tidak, pada setiap usaha untuk meningkatkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, dapat dipastikan mereka harus membeli baju seragam baru. Sekolah pun berubah menjadi ‘toko’ baju seragam untuk beberapa minggu.

Bahkan, sampai tahun pelajaran yang lalu buku pun masih harus seragam. Orang tua/siswa tidak boleh sembarang membeli buku pelajaran sendiri kecuali kalau ingin bukunya tidak bermanfaat. Sekolah telah menyeragamkan buku pelajaran sesuai dengan ‘selera’ guru/kepala sekolah, dan lagi-lagi sekolah berfungsi, kali ini sebagai agen penyedia buku. Akibatnya buku-buku yang pernah dipakai kakak/saudara/tetangga jarang yang dapat dipakai ulang.

Tujuan pendidikan dan pembelajaran bukanlah untuk membuat mereka seragam, tetapi justru lebih tertuju kepada bagaimana menggiring mereka keluar dari zona tidak kompeten menjadi kompeten (memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu). Jadi, sangat tidak manusiawi apabila kita berharap dalam waktu singkat semua anak akan manut terhadap semua aturan sekolah. Sama tidak manusiawinya apabila kita (dalam waktu bersamaan) berharap semua anak pintar pada mata pelajaran yang kita emban.

Mereka sesungguhnya ibarat aneka bibit bunga yang berdatangan ke sekolah. Ada bibit mawar, bougenvil, kembang sepatu, dan lain-lain. Mereka mempunyai wangi, warna, tampilan yang berlainan, dan mereka mempunyai pesona masing-masing.

Tugas sekolah adalah, pertama menyediakan lahan yang layak bagi mereka. Kedua, menyirami, memberi pupuk, dan merawatnya agar mereka tumbuh sesuai dengan keunikkan dan karekter masing-masing. Biarkan mereka tumbuh dengan perkembangan yang alami, dengan warna dan wangi yamg khas.

Sedikit atau banyak pengetahuan yang telah berada dalam otak mereka merupakan modal anak untuk tumbuh. Janganlah mereka dituangi air terus menerus yang berlebih sampai meluber. Janganlah mereka dianggap sebagai gelas kosong.

Sampai saat ini ternyata keberadaan ranking atau peringkat siswa di kelas masih menjadi suatu hal yang masih sering diperbincangkan. Ini berkaitan dengan gengsi seorang anak (tepatnya orang tua) yang masih menganggap bahwa ranking merupakan capaian tertinggi hasil belajar mereka selama satu semester.

Karena ranking menjadi acuan pencapaian prestasi, akibatnya di kelas terjadi kompetisi antarsiswa. Kompetisi akan melahirkan jiwa-jiwa individual karena mereka beranggapan bahwa ranking merupakan satu-satunya ukuran keberhasilan belajar selama satu semester. Keadaan ini ditunjang pula oleh harapan dan ambisi hampir semua orang tua yang berharap anak-anaknya menempati ranking atas di kelas. Seperti yang sering kita dengar dari percakapan ibu-ibu, baik pada acara arisan atau acara lain.

Ranking sebenarnya bertentangan dengan cita-cita luhur pendidikan yang menggariskan kecerdasan sosial siswa mesti diasah sedini mungkin. Justru yang diperlukan mereka kelak tidak sebatas pada cerdas intelektual saja tetapi kesinergian kecerdasan intelektual dengan kecerdasan sosial, emosional serta spiritual. Inilah yang dianggap “alat” pendongkrak keberhasilan seseorang.

Jadi, pola pikir bahwa ranking merupakan akhir dari pendidikan patut dikaji lagi. Dengan melihat contoh orang-orang berhasil, ternyata mereka tidak selalu berasal dari siswa yang waktu bersekolah menempati ranking atas. Oleh karena itu, siswa, orang tua dan guru secara simultan perlahan-lahan untuk mengikis pola lama tersebut. Oleh guru, hal ini dapat ditanamkan ke dalam diri siswa pada tahap refleksi saat pembelajaran berlangsung.

Sedikitnya ada delapan kecerdasan yang mereka miliki, yaitu cerdas matematika, bahasa, musik, kinestetik, spasial, intrapersonal, interpersonal, dan natural. Tugas sekolah adalah menggali dan mengeksplorasi berbagai kecerdasan tersebut yang selanjutnya dapat digunakan untuk memahami berbagai ilmu pengetahuan.

Dengan ragam kecerdasan yang mereka miliki serta dengan modalitas (bagaimana mereka menyerap informasi) yang khas pada mereka, tentu akan membuat mereka memaksimalkan dominasi otaknya (yaitu cara mereka mengatur dan mengolah informasi). Inilah yang membuat seorang anak memiliki kemampuan yang berbeda untuk sebuah pengetahuan/konsep/kompetensi yang sama dibanding dengan anak lain.

Maka jangan heran, bila kemudian muncul anak yang ‘jago’matematika, ‘jago’bahasa inggris,’jago’geografi, dan lain-lain. Jangan kaget pula bila ada anak yang ‘jago’sepak bola,’jago’bulu tangkis,’jago’nyanyi,’jago’tari,’jago’menggambar,’jago’pidato, dan ‘jago’ menyelesaikan problem (curhat) sesamanya. Inilah aneka keahlian yang muncul sebagai akibat adanya keberagaman kecerdasan, dan tentu saja sebagai bekal yang akan mereka bawa dalam mengarungi kehidupannya.

Lalu, siapakah yang lebih pintar, Boas Salosa? Rossa? Yohanes Surya? Najwa Shihab? Tukul Arwana? Ustadz Jefri Al-Buchori? Atau Sony Dwi Kuncoro? Penulis percaya, pembaca pasti tidak akan seragam dalam memilih, kalau pun seragam pasti ada penjelasan yang beragam.(***)

 

*) Penulis adalah guru SMAN 1 Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

Oleh Syamsul Bahri, M.Pd*)

Pulau Bunyu merupakan salah satu diantara ribuan ratus pulau yang berada di nusantara tercinta ini. Pulau ini juga yang mempunyai andil cukup berarti bagi pembangunan daerah-daerah lain yang berada di negara kita dan merupakan pulau penghasil devisa terbesar bagi Republik Indonesia baik pada jaman ORLA, ORBA maupun pada jaman yang dikatakan reformasi saat ini. Pada tahun 1986 pulau ini pernah menjadi kunjungan mantan Presiden ke-dua RI yaitu Bapak Soeharto beserta para menterinya dalam rangka peresmian Kilang Methanol Bunyu dan pada malam harinya lewat TVRI Jakarta disiarkan setelah Dunia Dalam Berita sebagai “Laporan Khusus”. Dan pada tahun 2008 pulau ini juga pernah dikunjungi Bapak Awang Faroek Ishak saat ini menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Memang pulau yang satu ini kaya dengan bahan tambangnya; baik minyak, gas , maupun batu bara ditambah dengan kekayaan lautnya. Dari pulau ini juga lahir anak-anak cerdas seperti Dr.Ir.Abdul Jabarsyah Ibrahim, M.Sc saat ini menjabat Rektor Universitas Borneo dan Dr.Ir.Rusdiansyah,M.Si sebagai dosen Faperta Unmul Samarinda dan UB Tarakan dimana beliau berdua pernah bersekolah SD di pulau ini dan masih banyak lagi anak-anak yang lainnya yang telah berprestasi.
Salah satu daerah yang sangat beruntung dengan lahirnya UU No. 22 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tentang dana perimbangan Pusat dan Daerah, adalah Kabupaten Bulungan, karena potensi sumber daya alam (SDA) Kabupaten Bulungan cukup melimpah ruah. Di antara SDA itu adalah hasil hutan, batubara, minyak, gas serta bahan galian industri lain yang telah menjadi primadona PAD Kabupaten Bulungan. Sebagian di antaranya telah dieksploitasi dan sebagian lagi masih dalam bentuk cadangan.

Kebutuhan akan SDA bagi kepentingan pembangunan merupakam satu hal yang signifikan dan tidak dapat dipisahkan. Semakin berkembangnya pembangunan akan memacu semakin cepatnya laju eksploitasi terhadap SDA tersebut. Pada sisi lain kebutuhan akan SDA semakin meningkat sementara ketersediaan SDA untuk menunjang pembangunan semakin berkurang dan terbatas, yang pada gilirannya akan habis.

Untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan SDA dengan ketersediannya diperlukan pengelolaan yang baik sehingga keduanya dapat saling menunjang dan berjalan seiring demi tercapainya pembangunan yang diinginkan. Dalam UUD 1945 sendiri telah digariskan bahwa pemanfaatan SDA adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu pemanfaatan SDA haruslah dapat dirasakan untuk jangka waktu selama mungkin dan oleh sebanyak mungkin masyarakat.

Dengan demikian pemanfaatan SDA haruslah memperhatikan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian alam serta menekan seminimal mungkin timbulnya dampak-dampak negatif. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut maka pengetahuan tentang potensi dan kondisi SDA adalah mutlak dimiliki. Selain itu perlu diperhitungkan kerusakan lingkungan yang timbul sebagai akibat eksploitasi SDA, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Sehubungan dengan hal itu, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan SDA harus didasarkan atas keterpaduan antara pertimbangan aspek ekonomi dan kelestarian SDA itu sendiri. Hal ini disebabkan karena karakteristik SDA seperti batubara, minyak, gas, hasil hutan dan bahan galian lainnya adalah sbb;

1. Keberadaan SDA kepastian yang ditetapkan oleh alam, artinya tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Di mana dia terdapat maka di situlah harus diusahakan.

2. Pada umumnya batubara, minyak, gas dan bahan galian ditemukan pada daerah yang terpencil (remote) dan belum tersentuh oleh pembangunan (undeveloped). Daerah demikian biasanya belum memiliki infrastruktur serta kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya masih jauh terbelakang.

3. Khusus batubara, minyak dan gas termasuk SDA yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resource) – artinya tidak dapat dibudidayakan. Sedangkan untuk hasil hutan termasuk SDA yang dapat diperbaharui, namun bila pembabatan hutan yang dilakukan tidak sinkron dengan reklamasi dan reboisasi, pada gilirannya hutan juga akan habis. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa eksploitasi SDA harus menghasilkan manfaat yang maksimal.

4. Pada umumnya eksploitasi terhadap SDA seperti di atas adalah investasi yang padat modal dan teknologi. Investasi demikian diharapkan adalah investasi yang berskala besar dan jangka panjang.

Karena karakteristik tersebut maka eksploitasi SDA pada suatu wilayah di Kabupaten Bulungan khususnya Pulau Bunyu harus didasarkan atas suatu kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan yang komperhensif dan matang sedemikian rupa sehingga pada saat SDA habis, masyarakat Bunyu sudah mampu dan tetap mampu melanjutkan pembangunan tanpa harus tergantung lagi pada SDA yang terbatas tadi. Pulau Bangka telah memberikan pelajaran yang cukup berharga pada kita. Pulau Bangka pernah jaya ketika tambang timah masih beroperasi, namun kini telah menjadi kota hantu atau kota mati setelah eksploitasi timah berakhir dan masyarakatnya banyak yang kehilangan pekerjaan.

Maka program utama pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan kualitas SDM dan sektor pertanian serta perikanan yang diperluas adalah sangat tepat.

Masih adanya daerah terisolasi di Kabupaten Bulungan tentu membutuhkan pembangunan infrastruktur pembuka daerah. Di sektor pengembangan SDM harus diakui bahwa kualitas SDM Kabupaten Bulungan masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia, khususnya pulau Jawa, dalam hal tenaga terampil, terlatih dan fasilitas pendidikan maupun kursus. Salah satu  indikatornya adalah masih rendahnya pendidikan masyarakat Kabupaten Bulungan. Ini dapat dilihat pada prosentase penduduk Kal-Tim yang berpendidikan hanya sampai Sekolah Dasar masih lebih 50 persen.

Dengan dasar itu seyogyanya Pemerintah Kabupaten Bulungan menjadikan pembangunan kualitas SDM sebagai pilot proyek dan prioritas utama pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas maka Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sekaligus. Sebab kinerja pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM. Di sini kita dapat belajar dari Jepang, Singapura, Korea Selatan ataupun Yahudi Israel, yang tidak memiliki SDA yang memadai, namun bisa sangat jaya karena kualitas SDM-nya. Bagaimana dan mengapa negara tersebut bisa maju dan jaya tentu kita perlu membuka lembaran sejarah Jepang dan Yahudi sebagai salah satu contoh.

Jepang dibombardir oleh Sekutu. Kota Hirosyima dan Nagasaki hancur rata dengan tanah, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 agustus 1945. Beberapa ahli memprediksi bahwa Jepang tidak mungkin bangkit dalam waktu singkat. Namun di luar dugaan hanya dalam waktu 35 tahun Jepang kembali menjadi negara yang kuat baik ekonomi, budaya maupun ipteknya. Kiatnya adalah Jepang memulai pembangunan dengan peningkatan SDM. Seusai perang Sang Kaisar Jepang justru mempertanyakan berapa jumlah guru yang tersisa dari peperangan bukan jumlah militernya. Saat itu anggaran pendidikan Jepang jauh lebih tinggi dari anggaran militernya. Guru dan dosen digaji hampir sama dengan gaji menterinya. Sang Kaisar mempunyai pandangan jauh kedepan. Hasilnya sebagaimana kita lihat, Jepang unggul hampir di semua sektor.

Kedua adalah Yahudi yang pernah dibantai oleh rezim NAZI yang berkuasa di Jerman di bawah pimpinan Hitler. Saat itu Yahudi sangat menderita. Salah satu keputusan penting bagi petinggi Yahudi adalah;

¨             Yahudi harus dididik oleh orang Yahudi

¨             Orang Yahudi harus menuntut ilmu setinggi-tingginya

¨             Gaji guru harus dibayar lebih tinggi.

Akhirnya Yahudi Israel menjadi negara yang maju dan sekarang sebagai pemegang rekor dengan prosentase Guru besar terbanyak di dunia.

Kedua contoh di atas memberikan gambaran betapa efektifnya pendidikan yang berkualitas yang dapat menjadi dasar utama kebangkitan suatu bangsa. Oleh karena itu program pengembangan SDM di Kabupaten Bulungan seyogyanya diikuti dengan peningkatan Anggaran Pendidikan, yang sekarang ini hampir di semua kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih di bawah nilai ideal 25% dari jumlah APBD-nya.

Dengan tersedianya SDM yang memadai diharapkan di masa depan, pemanfaatan SDA dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah SDA yang terbatas itu habis, maka masyarakatpun sudah siap, dan tetap dapat melanjutkan pembangunan. (**)

*) Penulis adalah Guru SMA Negeri 1 Tanjung Palas Kab. Bulungan

Oleh:  Syamsul Bahri, M.Pd*)

Anak-anak dilahirkan dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, tetapi perlakuan orangtua dan lingkungan yang menyebabkan mereka kehilangan potensi spiritual tersebut. Padahal pengembangan kecerdasan spiritual sejak dini akan memberi dasar bagi terbentuknya kecerdasan intelektual dan emosional pada usia selanjutnya.

Krisis akhlak yang menimpa Indonesia berawal dari lemahnya penanaman nilai terhadap anak pada usia dini. Pembentukan akhlak terkait erat dengan kecerdasan emosi, sementara itu kecerdasan itu tidak akan berarti tanpa ditopang oleh kecerdasan spiritual. Prasekolah atau usia balita adalah awal yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak. Namun, yang terjadi sebaliknya. Anak lebih banyak dipaksa untuk mengekplorasi bentuk kecerdasan yang lain, khususnya kecerdasan intelektual, sehingga anak sejak awal sudah ditekankan untuk selalu bersaing untuk menjadi yang terbaik, sehingga menyebakan tercerabutnya kepekaan anak.

Sementara itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat kurang memberikan dukungan terhadap penumbuhan kecerdasan spiritual pada anak. Di lingkungan keluarga anak lebih banyak berinteraksi dengan sesuatu yang justru menyebabkan semakin jauhnya kepekaan anak, bahkan yang lebih parah lagi apabila proses dehumanisasi itu terjadi justru di tengah lingkungan keluarga. Keluarga sebagai tempat pendidikan yang utama malahan kering dari aspek pedagogis.

Kecerdasan Spiritual yang sebelumnya dikenalkan oleh Donah Zohar dan Ian Marshal pada awal tahun 2000 sebenarnya kecerdasan spiritual sudah dikenal sejak peradaban Islam ada di muka bumi ini.

Menurut Dr Seto Mulyadi, M.Si, kecerdasan spiritual adalah bagaimana manusia dapat berhubungan dengan Sang Pencipta (Ummi, edisi 4 2002). Dengan kata lain kecerdasan spiritual adalah kemampuan menusia untuk mengenali potensi fitrah dalam dirinya serta kemampuan seseorang mengenali tuhannya yang telah menciptakannya, sehingga di manapun berada merasa dalam pengawasan Tuhannya.

Saat ini, kita kesulitan mencari sosok manusia seperti yang pernah ditemui Umar Bin Khattab dimasa pemerintahannya. Ketika itu Umar meminta kepada seorang anak untuk menjual seekor kambing kepada Umar. Tetapi apa yang terjadi, walaupun sang pemilik kambing itu tidak mengetahui, pemuda tadi berkeberatan untuk menjual salah satu kambingnya. Dan yang menarik adalah dialaog antara Umar dengan pemuda tersebut ketika Umar terus mendesak bahwa sang majikan tidak melihatnya. Apa kata sang remaja? Dimana Allah? Sebuah jawaban yang menggetarkan hati Umar. Remaja seperti ini sangat sulit kita temukan dimasa kini.

Sosok remaja dimasa Umar bukanlah sosok yang hadir begitu saja ditengah kita, tetapi memerlukan proses pembentukan. Dan usia dinilah usia emas untuk pembentukan akhlak tersebut. Orangtua dan lembaga pendidikan adalah tempat yang dapat menciptakan terciptanya anak yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi yang akan memberi dasar bagi terciptanya generasi yang memiliki akhlak yang mulia.

Dr Arief Rachman menggambarkan bahwa kecerdasan spiritual adalah pertama, kecerdasan yang meyakini Tuhan sebagai Penguasa, Penentu, Pelindung, Pemaaf dan kita percaya atas Kehadiran-Nya. Selain itu harus ada pula kemampuan untuk bekerja keras, kemampuan untuk mencari ridho Allah, kemampuan untuk melakukan ibadah secara disiplin, kesabaran, tahan dengan ujian dan kemampuan untuk menerima segala keputusan yang telah ditetapkan Allah.

Cerdas tidaknya anak pada sisi spiritual tergantung orangtua dan keluarga sebagai tempat belajar pertama, sekolah dan lingkungan sebagai tempat belajar kedua. Apabila lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah kurang memperhatikan aspek spiritual maka dengan sendirinya sulit kita temukan anak yang memiliki kecerdasan spirtual.

Tingkatan spiritual pada diri seseorang dapat berbeda-beda tergantung bagaimana pendekatan yang digunakan kepada anak. Pertama tingkatan spiritual yang hidup. Untuk mendapatkan tingkatan kecerdasan spiritual ini anak harus diajarkan mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya melalui ciptaan-Nya. Hal-hal yang membuat anak terpesona kita bingkai dengan koridor mengenal Allah sebagai pencipta. Apabila anak sejak dini dikenalkan kepada Sang Penciptannya, maka secara perlahan kematangan spiritual akan tertanam pada diri anak.

Kedua, tingkatan spiritual yang sehat. Untuk mendapatakan tingkatan kecerdasan spiritual ini orangtua harus mengajarkan anak untuk melakukan komunikasi yang baik dengan pencipta, yaitu dengan melatih mengerjakan ibadah-ibadah wajib sejak usia dini, membiasakan diri untuk selalu mengingat nama-Nya dalam setiap kejadian yang ditemuinya. Misalnya kebiasaan mengucapkan bismillah ketiak akan beraktifitas, mengucapkan Insya Allah ketika sedang berjanji dengan orang lain.

Ketiga, tingkatan bahagia secara spiritual. Untuk mendapatkan ini anak sejak dini dilatih untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan, merutinkan membaca Al Qur’an, sholat malam dan lain sebagainya. Keempat, damai secara spiritual, bentuk kecerdasan tingkatan ini dapat dilatih dengan mengajarkan kepada anak bahwa bentuk kecintaan yang ada di dunia ini tidak melebihi terhadap bentuk kecintaannya terhadap Allah sebagai Penciptannya. Kelima, arif secara spiritual. Pada tingkatan ini seseorang akan membingkai segala aktivitasnya adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, sehingga segalanya memiliki makna.

Berdasarkan penelitian, anak yang memiliki kecerdasan spiritualnya tinggi rasa ingin tahunya semakin besar, sehingga memiliki dorongan untuk selalu belajar serta memiliki kreativitas yang tinggi pula.

Kecerdasan spiritual dapat ditumbuhkan pada anak dengan cara membersihkan hatinya lebih dahulu. Dengan hati yang bersih maka aktivitas yang lainnya akan menjadi lebih mudah. Sementara itu untuk mengotimalkan kecerdasan spiritual pada anak dapat dilakukan dengan cara: pertama, memberikan bantuan kepada anak untuk merumuskan tujuan hidupnya, baik tujuan hidup jangka pendek maupun tujuan hidup jangka panjang. Kedua, sesering mungkin orangtua menceritakan kisah-kisah yang agung, kisah yang menarik dan mengesankan, seperti kisah para Rasul, atau pahlawan lainnya.

Ketiga, mendiskusikan segala persoalan dengan perespektif ruhaniyah. Keempat, sering melibatkan anak dalam ritual kegaamaan, seperti dilatih sejak kecil untuk sholat berjamaah bagi anak laki- laki, selalu membaca doa dan yang terpenting adalah pemaknaan dari kegiatan tersebut. Kelima, membawa anak kepada orang yang menderita, kematian. Mengunjungi orang yang menderita akan membuat anak peka terhadap sesama sehingga mendorong anak untuk berbuat baik terhadap orang lain.

Orang-orang yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi akan meninggalkan bekas di hati orang lain, sebab orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Orang yang cerdas secara spiritual tidak akan melakukan korupsi, penggelapan uang rakyat dan sebagainya, sebab dimanapun dia berada, orang yang cerdas secara spiritual akan merasa selalu diawasi sang pencipta, Allah SWT. Lalu yang menjadi pertanyaan apabila sebuah negeri tingkat korupsinya tinggi bagaimana tingkat kecerdasan spiritual pengelolanya?

*) Penulis adalah Guru SMA Negeri 1 Tanjung Palas Kab. Bulungan

Oleh Syamsul Bahri, M.Pd *)

Dari hasil nilai matematika pada ujian nasional, pada semua tingkat dan jenjang pendidikan selalu terpaku pada angka yang rendah. Keadaan ini sangat ironis dengan kedudukan dan peran matematika untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan, mengingat matematika merupakan induk ilmu pengetahuan dan ternyata matematika hingga saat ini belum menjadi pelajaran yang difavoritkan.
Rasa takut terhadap pelajaran matematika (fobia matematika) sering kali menghinggapi perasaan para siswa dari tingkat SD sampai dengan SMA bahkan hingga perguruan tinggi. Padahal, matematika itu bukan pelajaran yang sulit, dengan kata lain sebagaimana dituturkan oleh ahli matematika ITB Iwan Pranoto, setiap orang bisa bermatematika. Menurut Iwan, masalah fobia matematika kerap dianggap sangat krusial dibandingkan bidang studi lainnya karena sejak SD bahkan TK, siswa sudah diajarkan matematika. “Kalau fisika, baru diajarkan di tingkat SMP. Karena itu, fobia fisika menjadi tidak begitu krusial dibandingkan matematika,”. Apalagi Kimia yang baru diajarkan ketika tingkat SMA.

Fobia Matematika

Pernah dalam suatu diskusi ada pertanyaan “unik”. Apa kepanjangan dari Matematika? Dalam benak saya, apa ada kepanjangan Matematika, selama ini yang diketahui kebanyakan orang, Matematika adalah tidak lebih dari sekedar ilmu dasar sains dan teknologi yang tentunya bukan merupakan singkatan. Setelah berfikir agak lama hampir mengalami kebuntuan dalam berfikir akhirnya Nara Sumber menjelaskan, bahwa Matematika memiliki kepanjangan dalam 2 versi. Pertama, Matematika merupakan kepanjangan dari MAkin TEkun MAkin TIdak KAbur, dan kedua adalah MAkin TEkun MAkin TIdak KAruan. Dua kepanjangan tersebut tentunya sangat berlawanan.

Untuk kepanjangan pertama mungkin banyak kalangan yang mau menerima dan menyatakan setuju. Karena siapa saja yang dalam kesehariannya rajin dan tekun dalam belajar matematika baik itu mengerjakan soal-soal latihan, memahami konsep hingga aplikasinya maka dipastikan mereka akan mampu memahami materi secara tuntas. Karena hal tersebut maka semuanya akan menjadi jelas dan tidak kabur. Berbeda dengan kepanjangan versi kedua, tidak dapat dibayangkan jika kita semakin tekun dan ulet belajar matematika malah menjadi tidak karuan alias amburadul. Mungkin kondisi ini lebih cocok jika diterapkan kepada siswa yang kurang berminat dalam belajar matematika (bagi siswa yang memiliki keunggulan di bidang lain) sehingga dipaksa dengan model apapun kiranya agak sulit untuk dapat memahami materi matematika secara tuntas dan lebih baik mempelajari bidang ilmu lain yang dianggap lebih cocok untuk dirinya dan lebih mudah dalam pemahamannya.

Terkait dengan rasa apriori berlebihan terhadap matematika ditemukan beberapa penyebab fobia matematika di antaranya adalah yang mencakup penekanan belebihan pada penghafalan semata, penekanan pada kecepatan atau berhitung, pengajaran otoriter, kurangnya variasi dalam proses belajar-mengajar matematika, dan penekanan berlebihan pada prestasi individu. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal ini, peran guru sangat penting. Karena begitu pentingnya peran guru dalam mengatasi fobia matematika, maka pengajaran matematika pun harus dirubah. Jika sebelumnya, pengajaran matematika terfokus pada hitungan aritmetika saja, maka saat ini, guru-guru harus meningkatkan kemampuan siswa dalam bernalar dengan menggunakan logika matematis.

Sekedar diketahui bahwa matematika bukan hanya sekadar aktivitas penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian karena bermatematika di zaman sekarang harus aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan hidup modern. Karena itu, materi matematika bukan lagi sekadar aritmetika tetapi beragam jenis topik dan persoalan yang akrab dengan kehidupan sehari-hari.

Dari aspek psikologi, menurut psikolog Alva Handayani, peranan orang tua pun dibutuhkan untuk mengatasi fobia matematika. Menurutnya, mengajar matematika bukan sekadar mengenal angka dan menghafalnya namun bagaimana anak memahami makna bermatematika. Orang tua harus memberi kesempatan anak untuk bereksplorasi, observasi dalam keadaan rileks. Para orang tua tidak perlu khawatir dengan kemampuan matematika para putra-putri mereka. Yang terpenting dalam menumbuhkan cinta anak pada matematika adalah terbiasanya anak menemukan konsep matematika melalui permainan dalam suasana santai di rumah dalam rangka mempersiapkan masa depan anak.

“Jika anak sering menemukan orang tua menggunakan konsep matematika, anak akan menangkap informasi tersebut dan akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, pengaturan uang saku dan tabungan hingga pengaturan jadwal kereta api atau penerbangan,”

Tetapi, yang penting untuk diketahui dan dijadikan pegangan adalah bahwa matematika itu merupakan ilmu dasar dari pengembangan sains (basic of science) dan sangat berguna dalam kehidupan. Dalam perdagangan kecil-kecilan saja, orang dituntut untuk mengerti aritmetika minimal penjumlahan dan pengurangan. Bagi pegawai/karyawan perusahaan harus mengerti waktu/jam, Bendaharawan suatu perusahaan harus memahami seluk beluk keuangan. Ahli agama, politikus, ekonom, wartawan, petani, ibu rumah tangga, dan semua manusia “sebenarnya” dituntut menyenangi matematika yang kemudian berupaya untuk belajar dan memahaminya, mengingat begitu pentingnya dan banyaknya peran matematika dalam kehidupan manusia.

Fakta menunjukkan, tidak sedikit siswa sekolah yang masih menganggap matematika adalah pelajaran yang bikin “stress”, membuat pikiran bingung, menghabiskan waktu dan cenderung hanya mengotak-atik rumus yang tidak berguna dalam kehidupan. Akibatnya, matematika dipandang sebagai ilmu yang tidak perlu dipelajari dan dapat diabaikan. Selain itu, hal ini juga didukung dengan proses pembelajaran di sekolah yang masih hanya berorientasi pada pengerjaan soal-soal latihan saja. Hampir belum pernah dijumpai proses pembelajaran matematika dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata. Menyikapi hal ini, menurut hemat penulis dalam rangka menyelamatkan “nyawa” matematika, maka satu hal yang segera dilakukan adalah bagaimana membuat siswa senang untuk belajar matematika?

Peran Guru dalam Pembelajaran Matematika

Secara umum, tugas guru matematika di antaranya adalah: Pertama, bagaimana materi pelajaran itu diberikan kepada siswa sesuai dengan standar kurikulum. Kedua, bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan melibatkan peran siswa secara penuh dan aktif, dalam artian proses pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan dengan menyenangkan. Merupakan tantangan bagi guru matematika untuk senantiasa berpikir dan bertindak kreatif di tengah kegelisahan dan keterpurukan nasib guru. Namun, penulis yakin masih banyak pendidik yang menanggapi ke”lesu”an hidup tersebut dengan sikap optimistik dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru.

Masalah pada tahap pertama, yakni menyampaikan materi sesuai dengan tuntutan standar kurikulum. Pembelajaran matematika, yang dirumuskan oleh National Council of Teachers of Matematics atau NCTM (2000) menggariskan, bahwa siswa harus mempelajari matematika melalui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya.

Untuk mewujudkan hal itu, sebagaimana dalam tulisan Yaniawati (2006) dirumuskan ada lima tujuan umum pembelajaran matematika, yaitu: pertama, belajar untuk berkomunikasi (mathematical communication); kedua, belajar untuk bernalar (mathematical reasoning); ketiga, belajar untuk memecahkan masalah (mathematical problem solving); keempat, belajar untuk mengaitkan ide (mathematical connections); dan kelima, pembentukan sikap positif terhadap matematika (positive attitudes toward mathematics). Semua itu lazim disebut mathematical power (daya matematika).

Sedangkan masalah pada tahap kedua, menetapkan model pembelajaran yang efektif. Pada dasarnya atmosfer pembelajaran merupakan hasil sinergi dari tiga komponen pembelajaran utama, yakni siswa, kompetensi guru, dan fasilitas pembelajaran. Ketiga komponen tersebut pada akhirnya bermuara pada area proses dan model pembelajaran. Model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran matematika antara lain memiliki nilai relevansi dengan pencapaian daya matematika dan memberi peluang untuk bangkitnya kreativitas guru. Kemudian berpotensi mengembangkan suasana belajar mandiri selain dapat menarik perhatian siswa dan sejauh mungkin memanfaatkan momentum kemajuan teknologi khususnya dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi.

Berorientasi pada Siswa

Agar tujuan pembelajaran Matematika dapat tercapai maksimal, maka harus diupayakan agar semua siswa lebih mengerti dan memahami materi yang diajarkan daripada harus mengejar target kurikulum tanpa dibarengi pemahaman materi. Dalam prakteknya, pembelajaran berorientasi pada siswa ini dapat dilaksanakan dengan cara pendampingan siswa satu persatu atau per kelompok. Penjelasan materi dan contoh pengerjaan soal diberikan secara klasikal di depan kelas. Kemudian ketika siswa mengerjakan latihan soal guru (beserta asistennya) keliling untuk memperhatikan siswa secara personal. Tugas guru adalah membantu siswa agar dapat menyelesaikan tugasnya sampai benar. Siswa yang pandai akan mendapat perhatian yang kurang sementara siswa yang lemah akan mendapat perhatian yang lebih intensif.

Hal yang paling esensial ketika mendampingi (terutama bagi yang berkemampuan rendah) adalah menumbuhkan keyakinan dalam diri siswa bahwa saya (baca: siswa) bisa dan mampu mengerjakan soal. I can do it. Guru harus berusaha menghilangkan persepsi dalam diri siswa bahwa matematika itu sulit dan mengusahakan agar siswa memiliki pengalaman bahwa belajar matematika itu mudah dan menyenangkan. Kiranya model pembelajaran ini dapat berjalan efektif jikalau kapasitas siswa setiap ruang adalah berkisar 15 – 20 siswa. Tetapi jika lebih, maka pembelajaran model yang demikian tetap dapat berlangsung namun harus dibantu oleh beberapa guru atau asisten.

Belajar Matematika yang Menyenangkan

Usaha selanjutnya adalah mengusahakan bagaimana agar suasana ruang kelas yang digunakan untuk belajar siswa adalah kondusif. Dengan kata lain tata letak perabot kelas tidak harus diatur secara “formal”. Sering kita jumpai, ada siswa yang malas belajar ketika harus duduk tenang dan serius. Mereka lebih senang dan nyaman ketika belajar sambil tidur-tiduran di atas karpet. Menyikapi hal ini guru sebaiknya memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar atau mengerjakan soal latihan di atas bangku atau di lantai.

Ada juga siswa yang dalam belajarnya harus mendengarkan musik. Memang, musik tidak berkaitan langsung dengan matematika. Musik bukan merupakan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Namun musik memainkan peran dalam membantu untuk menciptakan kenyamanan belajar di kelas. Musik hanya merupakan pengiring ketika para siswa mengerjakan soal. Sehingga musik dapat membuat siswa lebih nyaman ketika belajar matematika. Namun, dalam hal ini etika dan menghargai teman lain juga perlu diperhatikan. Rasanya tidak mungkin jika dalam satu kelas tersebut lalu guru memberi kebebasan kepada siswa membawa tape, radio yang berukuran besar. Tapi, hal ini dapat dilakukan misalnya memberi izin kepada siswa untuk menggunakan walkman, atau lainnnya yang penting tidak mengganggu konsentrasi siswa lainnya.

Selain tersebut, dijumpai juga siswa yang senang “ngemil” atau makan-makanan yang ringan seperti permen, kerupuk atau lainnya. Menyikapi siswa yang demikian tentunya guru juga tidak dapat melarang serta merta kepada siswa untuk makan di dalam kelas. Pada intinya, apapun yang dapat menjadikan siswa nyaman dan senang untuk belajar matematika sebaiknya oleh sang guru tidak dilarang secara keras. Berikan kebebasan bergerak dan befikir kepada siswa yang tentunya juga tetap dalam batas-batas kewajaran.

Penutup

Menyelenggarakan pembelajaran matematika secara nyaman dan dapat membuat siswa bergairah untuk mengikutinya merupakan hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi untuk menuju bangsa yang berkemampuan unggul dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan mempraktekkan strategi pembelajaran di atas diharapkan “nyawa” matematika dapat terselamatkan. Dengan kata lain, siswa tidak lagi terjangkit penyakit fobia matematika. Dengan demikian siswa menjadi senang untuk belajar matematika yang tentunya akan berdampak pada penguasaan dan pemahaman terhadap materi matematik yang merupakan ilmu dasar untuk pengembangan sains dan teknologi.

*) Penulis adalah Guru SMA Negeri 1 Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.