PENDEKATAN PENANAMAN NILAI DALAM PENDIDIKAN

Oleh : Syamsul Bahri, M.Pd*)

Krisis akhlak disebabkan oleh tidak efektifnya pendidikan nilai dalam arti luas (dirumah,di sekolah,di luar rumah dan sekolah ).Karena itu,dewasa ini banyak komentar terhadap pelaksanaan pendidikan nilai yang dianggap belum mampu menyiapkan generasi muda bangsa menjadi warga Negara yang lebih baik.Memaknai hal tersebut reposisi,re-evaluasi,dan redefinisi pendidikan nilai bagi generasi muda bangsa sangat diperlukan. Inilah PR yang panjang bagi para pemikir bangsa ini untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi krisis moral para pelajar sekarang.Mencermati fenomena bangsa yang sedang dilanda krisis dan mulai menghirup udara demokrasi,maka reformasi dibidang pendidikan harus melibatkan semua komponen pendukungnya baik siswa,guru sekolah,birokrat,orang tua,seluruh lapisan masyarakatb harus bahu membahu bekerja keras untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan,sehingga menghasilkan SDM yang berpengetahuan,terampil,sehat jasmani dan rohani,kreatif,inovatif,dan berbudi pekerti.Untuk itu lembaga pendidikan menempati posisi strategis,sebab baik buruknya bangsa ini tercermin dari hasil pendidikan sebelumnya.Kiranya sangat tepat dan ideal bila mulai sekarang dimasukkan mata pelajaran budi pekerti yang bertujuan menciptakan pelajar atau anak didik yang lebih baik. Mengenai pelajaran budi pekerti ini,dulu pernah ada,dan masih membekas dalam diri pelajar atau siswa yang pernah mengalaminya.Misalnya untuk kelas 1 (satu) Sekolah Dasar,siswa diajari bagaimana cara memegang pensil yang baik sehingga tulisannya menjadi rapi,baik,dan dapat tebaca.Kuku-kuku siswa selalu dilihat oleh guru,bila terlalu panjang langsung diberi sanksi,rambutnya yang panjang langsung dipotong.Kerapian setiap hari diperhatikan,dan seterusnya.Bahkan setiap minggu diadakan razia terhadap siswa didalam kelas,tampaknya fungsi kontrol dan pemberian sanksi langsung lebih dikedepankan sehingga anak selalu mengingat bahwa yang ini baik dan yang itu tidak baik.Di sinilah kunci pelajaran budi pekerti yaitu fungsi kontrol sejak anak usia dini. Sekarang ini yang perlu dipikirkan bersama adalah mekanisme kontrol bagaimana yang efektif untuk diterapkan pada saat ini.Maraknya tawuran pelajar yang brutal,keras dan anarkis tak luput dari lepasnya fungsi kontrol sekolah terhadap budi pekerti siswanya.Pentingnya pendidikan budi pekerti terhadap anak didik kita juga didasarkan pada pentingnya iman,akhlak dan moral.Hal ini penting sekali dalam kehidupan anak-anak didik kita terutama yang berkaitan dengan agama,setiap agama pasti mendidik agar anak-anak kita selalu bermoral baik dalam segala hal (tingkah laku). Dunia pendidikan telah melupakan tujuan utama pendidikan yaitu mengembangkan pengetahuan,sikap,dan keterampilan secara simultan dan seimbang.Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan,tetapi melupakan pengembangan sikap atau nilai dan perilaku dalam pembelajarannya.Dunia pendidikan sangat meremehkan mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa. Di sisi lain,tidak mungkin bahwa pelajaran-pelajaran yang mengembangkan karakter bangsa seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn),Pendidikan Agama,Ilmu Pengetahuan Sosial dalam pelaksanaan pembelajarannya lebih banyak menekankan pada asfek kognitif daripada asfek afektif dan psikomotor.Disamping itu,penilaian dalam mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan nilai belum secara total mengukur sosok utuh pribadi siswa.Dewasa ini pelaksanaan pendidikan moral di sekolah diberikan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama akan tetapi masih tampak kurang pada keterpaduan dalam model dan strategi pembelajarannya disamping penyajian materi pendidikan moral di sekolah,tampaknya lebih berorientasi pada penguasaan materi yang tercantum dalam kurikulum atau buku teks,dan kurang mengaitkan dengan isu-isu moral esensial yang sedang terjadi dalam masyarakat,sehingga peserta didik kurang mampu memecahkan masalah-masalah moral yang terjadi dalam masyarakat.Bagi para siswa,adalah lebih banyak untuk mengahadapi ulangan atau ujian,dan terlepas dari isu-isu moral esensial kehidupan mereka sehari-hari.Materi pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama dirasakan sebagai beban,dihapalkan dan dipahami,tidak menghayati atau dirasakan secara tidak diamalkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Untuk mengembangkan strategi dan model pembelajaran pendidikan dengan menggunakan pendekatan terpadu,diperlukan adanya analisis kebutuhan(needs assessment) siswa dalam belajar pendidikan moral.Dalam kaitan ini diperlukan adanya serangkaian kegiatan antara lain: (1) mengidentifikasi isu-isu sentral yang bermuatan moral dalam masyarakat untuk dijadikan bahan kajian dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode klarifikasi nilai (2) mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan siswa dalam pembelajaran pendidikan moral agar tercapai moral yang komprehensif yaitu kematangan dalam pengetahuan moral perasaan moral,dan tindakan moral,(3) mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah dan kendala-kendala instruksional yang dihadapi oleh para guru di sekolah dan para orang tua murid di rumah dalam usaha membina perkembangan moral siswa,serta berupaya memformulasikan alternatif pemecahannya,(4) mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilai moral yang inti dan universal yang dapat digunakan sebagai bahan kajain dalam proses pendidikan moral,(5) mengidentifikasi sumber-sumber lain yang relevan dengan kebutuhan belajar pendidikan moral. Terkait dengan pelajaran budi pekerti ini,sebenarnya telah banyak pelajaran yang diajarkan di sekolah yang menitik beratkan pada etika moral dan adab yang santun seperti pendidikan Agama,PPKn,dan BK (Bimbingan Konseling).Tetapi itu semua telah terbukti tidak mampu membentuk budi pekerti yang baik.Karena titik berat pada pelajaran ini hanya pada nilai saja,bukan pada perilaku para siswa dalam keseharian.Oleh karena itu,apabila pelajaran budi pekerti benar-benar diterapkan di sekolah,maka penulis disini membeikan beberapa alternative pemikiran yang perlu sebagai sumbangsih,diantarnya :· Penilaian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mempunyai kekuatan mengikat (dijadikan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan) yang didasarkan pada kondisi obyektif pelajar bukan hasil menjawab pertanyaan.· Selalu ada fungsi control yang terus menerus terhadap perilaku siswa.· Sekolah harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terkait dengan budi pekerti ,dan· Guru juga harus mampu menjadi suri teladan yang baik kepada siswanya. Dengan demikian dari deskripsi di atas,pendidikan budi pekerti di sekolah menurut penulis masih sangat penting untuk diterapkan sebagai salah satu terapi dekadensi moral pelajar yang nantinya dapat menghancur leburkan tawuran,kekerasan,dan sifat anarki guna tercipta generasi atau pelajar beretika moral yang baik dan berbudi pekerti luhur.Bagaimanapun negeri ini memerlukan generasi yang cerdas,bijak dan bermoral sehingga bisa menyeimbangkan pembangunan keselarasan keimanan dan kemajuan jaman.Pertanyaannya adalah siapkah lingkungan sekolah(formal-informal),masyarakat dan keluarga untuk membangun komitmen bersama mendukung keinginan tersebut? Karena nasib bangsa Indonesia ini terletak dan tergantung pada moralitas generasi mudanya.

*) Penulis adalah Guru SMAN 1 Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

Read Full Post »

LANDASAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga “belajar” tetapi lebih ditentukan oleh instinknya, sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka akan mendidik anak-anaknya, begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen.
Pandangan klasik tentang pendidikan, pada umumnya dikatakan sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungi sekaligus. Pertama, mempersiapkan generasi muda untuk untuk memegang peranan-peranan tertentu pada masa mendatang. Kedua, mentransfer pengetahuan, sesuai dengan peranan yang diharapkan. Ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Butir kedua dan ketiga di atas memberikan pengerian bahwa pandidikan bukan hanya transfer of knowledge tetapi juga transfer of value. Dengan demikian pendidikan dapat menjadi helper bagi umat manusia.
Landasan Pendidikan marupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan. Pada makalah  ini berusaha memuat tentang : landasan hukum,landasan filsafat,landasan sejarah,landasan sosial budaya,landasan psikologi,dan landasan ekonomi . 1. Landasan HukumKata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak.Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah ini , bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan.a. Pendidikan menurut Undang-Undang 1945Undang – Undang Dasar 1945 adalah merupakan hokum tertinggi di Indonesia.Pasal – pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang – Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan Pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 Ayat 1 berbunyi : Tiap – tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan ayat 2 pasal ini berbunyi : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajar Pasal 32 pada Undang – Undang Dasar berbunyi : Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.an nasional, yang diatur dengan Undang – Undang.b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak semua pasal akan dibahas dalam buku ini. Yang dibahas adalah pasal – pasal penting terutama yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam serta sebagai acuan untuk mengembangkan pendidikan. Pertama – tama adalah Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 5. Ayat 2 berbunyi sebagai berikut : Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.“Selanjutnya Pasal 1 Ayat 5 berbunyi : Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menurut ayat ini yang berhak menjadi tenaga kependidikan adalah setiap anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedang yang dimaksud dengan Pendidik tertera dalam pasal 27 ayat 6, yang mengatakan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” 2.             Landasan FilsafatFilsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai keakar – akarnya mengenai pendidikanAgar uraian tentang filsafat pendidikan ini menjadi lebih lengkap, berikut akan dipaparkan tentang beberapa aliran filsafat pendidikan yang dominan di dunia ini. Aliran itu ialah :1. Esensialis2. Parenialis3. Progresivis4. Rekonstruksionis5. EksistensialisFilsafat pendidikan Esensialis bertitik tolak dari kebenaran yang telah terbukti berabad – abad lamanya. Kebenaran seperti itulah yang esensial, yang lain adalah suatu kebenaran secara kebetulan saja. Tekanan pendidikannya adalah pada pembentukan intelektual dan logika.Filsafat pendidikan Parenialis tidak jauh berbeda dengan filsafat pendidikan Esensialis. Kalau kebenaran yang esensial pada esensialis ada pada kebudayaan klasik dengan Great Booknya, maka kebenaran Parenialis ada pada wahyu Tuhan. Tokoh filsafat ini ialah Agustinus dan Thomas Aquino.Demikianlah Filsafat Progresivisme mempunyai jiwa perubahan, relativitas, kebebasan, dinamika, ilmiah, dan perbuatan nyata. Menurut filsafat ini, tidak ada tujuan yang pasti. Tujuan dan kebenaran itu bersifat relative. Apa yang sekarang dipandang benar karena dituju dalam kehidupan, tahun depan belum tentu masih tetap benar. Ukuran kebenaran ialah yang berguna bagi kehidupan manusia hari ini. Tokoh filsafat pendidikan Progresivis ini adalah John Dewey.Filsafat pendidikan Rekonstruksionis merupakan variasi dari Progresivisme, yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki (Callahan, 1983). Mereka bercita – cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total.Filsafat pendidikan Eksistensialis berpendapat bahwa kenyataan atau kebenaran adalah eksistensi atau adanya individu manusia itu sendiri. Adanya manusia di dunia ini tidak punya tujuan dan kehidupan menjadi terserap karena ada manusia. Manusia adalah bebas. Akan menjadi apa orang itu ditentukan oleh keputusan dan komitmennya sendiri. 3.     Landasan SejarahSejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep – konsep tertentu. Sejarah pendidikan di Indonesia.Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum Negara Indonesia berdiri. Sebab itu sejarah pendidikan di Indonesia juga cukup panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno, kemudian diteruskan dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Budha, zaman pengaruh agama Islam, pendidikan pada zaman kemerdekaan. Pada waktu bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan ada tiga tokoh pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan, yang berjuang melalui pendidikan. Merka membina anak-anak dan para pemuda melalui lembaganya masing-masing untuk mengembalikan harga diri dan martabatnya yang hilang akibat penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh pendidik itu adalah Mohamad Safei, Ki  Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Ahmad Dahlan (TIM MKDK, 1990). Mohamad Syafei mendirikan sekolah INS atau Indonesisch Nederlandse School di Sumatera Barat pada Tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayutanam, sebab sekolah ini didirikan di Kayutanam. Maksud ulama Syafei adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Tokoh pendidik nasional berikutnya yang akan dibahas adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sifat, system, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam empat keemasan, yaitu asas Taman Siswa, Panca Darma, Adat Istiadat, dan semboyan atau perlambang.Asas Taman Siswa dirumuskan pada Tahun 1922, yang sebagian besar merupakan asas perjuangan untuk menentang penjajah Belanda pada waktu itu. Tokoh ketiga adalah Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Agama Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta, yang kemudian berkembang menjadi pendidikan Agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri pada pengembangan agama Islam, dengan beberapa cirri seperti berikut (TIM MKDK, 1990).Asas pendidikannya adalah Islam dengan tujuan mewujudkan orang-orang muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat serta Negara.Ada lima butir yang dijadikan dasar pendidikan yaitu :

1. Perubahan cara berfikir
2. Kemasyarakatan
3. Aktivitas
4. Kreativitas
5. Optimisme

4.  Landasan Sosial BudayaSosial mengacu kepada hubungan antar individu, antarmasyarakat, dan individu secara alami, artinya aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan.Sama halnya dengan social, aspek budaya inipun sangat berperan dalam proses pendidikan. Malah dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsure budaya. Materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya, cara belajar mereka adalah budaya, begitu pula kegiatan-kegiatan mereka dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga budaya. Sosiologi dan PendidikanSosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya.Proses sosial dimulai dari interaksi sosial dan dalam proses sosial itu selalu terjadi interaksi sosial. Interaksi dan proses social didasari oleh factor-faktor berikut :1. Imitasi2. Sugesti3. Identifikasi4. Simpati Kebudayaan dan PendidikanKebudayaan menurut Taylor adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, huku, moral, adapt, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat (Imran Manan, 1989)Hassan (1983) misalnya mengatakan kebudayaan berisi (1) norma-norma, (2) folkways yang mencakup kebiasaan, adapt, dan tradisi, dan (3) mores, sementara itu Imran Manan (1989) menunjukkan lima komponen kebudayaan sebagai berikut :1. Gagasan2. Ideologi3. Norma4. Teknologi5. BendaAgar menjadi lengkap, perlu ditambah beberapa komponen lagi yaitu :1. Kesenian2. Ilmu3. KepandaianKebudayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :1. Kebudayaan umum, misalnya kebudayaan Indonesia2. Kebudayaan daerah, misalnya kebudayaan Jawa, Bali, Sunda, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya3. Kebudayaan popular, suatu kebudayaan yang masa berlakunya rata-rata lebih pendek daripada kedua macam kebudayaan terdahulu. 5.  Landasan PsikologiPsikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam keadaan mengendalikan jasmani, yang dapat dipengaruhi oleh alam sekitar. Karena itu jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali kehidupan manusia, yang berada dan melekat dalam manusia itu sendiri.a.   Psikologi Perkembangan Ada tiga teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah : (Nana Syaodih, 1988)1. Pendekatan pentahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain.2. Pendekatan diferensial. Pendekatan ini memandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok3. Pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut sebagai pendekatan individual. Melihat perkembangan seseorang secara individual. Sementara itu Stanley Hall penganut teori Evolusi dan teori Rekapitulasi membagi masa perkembangan anak sebagai berikut (Nana Syaodih, 1988)1. Masa kanak-kanak ialah umur 0 – 4 tahun sebagai masa kehidupan binatang.2. Masa anak ialah umur 4 – 8 tahun merupakan masa sebagai manusia pemburu3. Masa muda ialah umur 8 – 12 tahun sebagai manusia belum berbudaya4. Masa adolesen ialah umur 12 – dewasa merupakan manusi berbudaya b.   Psikologi BelajarBelajar adalah perubahan perilaku yang relative permanent sebagai hasil pengalaman (bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan) dan bias melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikan kepada orang lain. Ada sejumlah prinsip belajar menurut Gagne (1979) sebagai berikut :1. Kontiguitas, memberikan situasi atau materi yang mirip dengan harapan pendidik tentang respon anak yang diharapkan, beberapa kali secara berturut-turut.2. Pengulangan, situasi dan respon anak diulang-ulang atau dipraktekkan agar belajar lebih sempurna dan lebih lama diingat.3. Penguatan, respon yang benar misalnya diberi hadiah untuk mempertahankan dan menguatkan respon itu.4. Motivasi positif dan percaya diri dalam belajar.5. Tersedia materi pelajaran yang lengkap untuk memancing aktivitas anak-anak6. Ada upaya membangkitkan keterampilan intelektual untuk belajar, seperti apersepsi dalam mengajar7. Ada strategi yang tepat untuk mengaktifkan anak-anak dalam belajar8. Aspek-aspek jiwa anak harus dapat dipengaruhi oleh factor-faktor dalam pengajaran. 6.    Landasan EkonomiPada zaman pasca modern atau globalisasi sekarang ini, yang sebagian besar manusianya cenderung mengutamakan kesejahteraan materi disbanding kesejahteraan rohani, membuat ekonomi mendapat perhatian yang sangat besar. Tidak banyak orang mementingkan peningkatan spiritual. Sebagian besar dari mereka ingin hidup enak dalam arti jasmaniah. Seperti diketahui dana pendidikan di Indonesia sangat terbatas. Oleh sebab itu ada kewajiban suatu lembaga pendidikan untuk memperbanyak sumber-sumber dana yang mungkin bias digali adalah sebagai berikut :

1. Dari pemerintah dalam bentuk proyek-proyek pembangunan, penelitian-penelitian bersaing, pertandingan karya ilmiah anak-anak, dan perlombaan-perlombaan lainnya.
2. Dari kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha. Kerjasama ini bias dalam bentuk proyek penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan proyek pengembangan bersama.
3. Membentuk pajak pendidikan, dapat dimulai dari satu desa yang sudah mapan, satu daerah kecil, dan sebagainya. Program ini dirancang bersama antara lembaga pendidikan dengan pemerintah setempat dan masyarakat. Dengan cara ini bukan orang tua siswa saja yang akan membayar dana pendidikan, melainkan semua masyarakat.
4. Usaha-usaha lain, misalnya :

a. Mengadakan seni pentas keliling atau dipentaskan di masyarakatb. Menjual hasil karya nyata anak-anakc. Membuat bazaard. Mendirikan kafetariae. Mendirikan took keperluan personalia pendidikan dan anak-anakf. Mencari donator tetapg. Mengumpulkan sumbanganh. Mengaktifkan BP 3 khusus dalam meningkatkan dana pendidikan.Seperti diketahui setiap lembaga pendidikan mengelola sejumlah dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah (untuk lembaga pendidikan negeri), masyarakat, dan usaha lembaga itu sendiri. Menurut jenisnya pembiayaan pendidikan dijadikan tiga kelompok yaitu :

1. Dana rutin, ialah dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin, seperti gaji, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, perkantoran, biaya pemeliharaan, dan sebagainya.
2. Dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan-pembangunan dalam berbagai bidang. Yang dimaksudkan dengan pembangunan disini adalah membangun yang belum ada, seperti prasarana dan sarana, alat-alat belajar, media, pembentukan kurikulum baru, dan sebagainya.
3. Dana bantuan masyarakat, termasuk SPP, yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan atau untuk memperbesar dana itu.
4. Dana usaha lembaga sendiri, yang penggunaannya sama dengan butir 3 di atas

Simpulan :Landasan Pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di negara kita Indonesia,agar pendidikan yang sedang berlangsung dinegara kita ini mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat karena pendidikan di setiap negara tidak sama.Untuk negara kita diperlukan landasan pendidikan berupa landasan hukum,landasan filsafat,landasan sejarah,landasan sosial budaya,landasan psikologi,dan landasan ekonomi . DAFTAR PUSTAKA Pidarta Made, Landasan Kependidikan, Jakarta, Rineka Cipta, 1997 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Edisi Revisi 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006 Indira Permanasari, Pendidikan Dasar Gratis Sudah Saatnya Diberlakukan , http://www.kompas.com/

Ditulis oleh            :  Syamsul Bahri, M.Pd

Read Full Post »

PENDIDIKAN GRATIS : MIMPI ATAU KENYATAAN ?

Pendidikan dasar gratis adalah amanat UUD 1945 hasil amandemen yang tercantim pada Pasal 31 Ayat (2) yang berbunyi : Setia warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya. Untuk menegaskan amanat  terssebut maka dalam UU Sidiknas Pasal 31 UU No 20/2003 Ayat (2) dinyatakan lagi bahwa : “ Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselengaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Jadi apalagi yang hendak diperdebatkan ? Jelas bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945 hasil amandemen dan UU Sisdiknas 2003, pemerintah memang sudah seharusnya menangung biaya pendidikan dasar bagi semua warga negara tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin. Karena itu, penyediaan sekolah geratis bagi semua warga negara jauh lebih mendasar ketimbang pemberian subsidi silang kepada siswa dari kalangan miskin.

Tapi fakta menunjukkan lain. Tidak banyak pemerintah kota dan kabupaten yang berusaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut dan bahkan memberikan tafsiran sendiri mengenai adil, perlu, dan menguntungkan atau tidaknya pendidikan dasar geratis tersebut.

Apakah pendidikan dasar geratis itu mustahil dilaksanakan dari segi finansial, tidak adil bagi si miskin, menurunkan mutu, sekedar mimpi, dan lain-lain? Tentu saja tidak. Fakta menunjukkan bahwa semua negara maju menggaratiskan pendidikannnya sampai pada perguruan tinggi. Bahkan di Jerman orang asingpun boleh menikmati sekolah gratis tertsebut samapi perguruan tinggi. Itu sebabnya banyak orang kita yang pergi ke Jerman untuk memperoleh pendidikan tinggi gratis dan berkualitas tinggi.

Bukankah kita sekarang telah menikmati otonomi daerah dimana setiap daerah dapat mengembangkan visi dan strategi pengembangan sumber dayanya sendiri? Jika pemerintah pusat belum mapu menetapkan pendidikan dasar geratis meski telah diamanatkan UU bukankah pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif sendiri untuk itu? Kepala daerah yang memiliki komitmen untuk ikut mencerdasakan kehidupan rakyat di daerahnya semestinya tanpa ragu-ragu melaksanakan amanat ini karena sudah jelas bahwa pemenuhan amant ini akan dapat membawa rakyatnya kepada kemakmuran di masa mendatang. Kepala-kepala daerah yang membebaskan biaya pendidikan bagi rakyatnya sebenarnya adalah pahlawan-pahlawan daerah masing-masing. Tidak heran jika Bupati Jembrana Prof Drg. I Gede Winasa memperoleh penghargaan dari MURI sebagai kabupaten pertama yang berhasil menyelenggarakan pendidikan secara Cuma-Cuma bagi segenap warganya. Ia memang pantas memperoleh penghargaan karena banyaknya fasilitas geratis yang ia berikan kepada rakyatnya termasuk kesehatan geratis, KTP geratis, PBB Pertanian geratis, dan lain-lain. Apakah kabupaten Jembrana daerah yang kaya sehingga mampu melaksanakan semua itu? Tidak samsekali. Jembrana termasuk relatif miskin. Untuk skala provinsi kita harus mengacungkan jempol kepada JP Solossa, Gubernur Papua dan Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur, yang melaksakan pembebasan biaya pendidikan bagi warga di daerah masing-masing.

Tapi memang bukan dana yang menjadi permasalahan. Karena terbukti bahwa daerah miskinpun bisa memenuhi amanat UUD1945 ini. Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan yang juga telah mampu membuktika dirinya mampu membebaskan biaya pendidikan bagi warganya. Yang menjadi masalah adalah KOMITMEN dari para pejabat di daerah masing-masing untuk mau melaksanakan amanat Undang-undang ini. Percumalah kita berteriak berjuang bagi rakyat jika hal sangat mendasar semacam ini saja para kepala daerah tidak punya keinginan untuk memenuhinya. Pendidikan geratis sebenarnya adalah Jihad Pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Jaya Suprana, yang semestinya dilakukan oleh semua kepala daerah demi kemakmuran dan kemajuan daerah masing-masing.

Untuk kasus Kalimantan Timur jelas bukan masalah dana yang menjadi penghambat. Dana APBD daerah-daerah di Kaltim jauh lebih tinggi daripada Jembrana (232 M) maupun Sinjai. Kita tidak tahu apa masalah yang dihadapi masing-masing daerah sehingga belum juga berusaha untuk membebaskan biaya pendidikan bagi warganya. Samapi hari ini baru Kutai Kartanegara dan Bontang yang membebaskan biaya pendidikan bagi warganya. Daerah-daerah lain masih ditunggu Komitmennya.

Pemerintah menganggarkan dana Rp 5,6 triliun untuk pendidikan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Semuanya dialokasikan sebagai beasiswa bagi sekitar 9,69 juta murid, terutama pada sekolah tingkat dasar (SD) dan sekolah menegah pertama (SMP) yang termasuk kelompok miskin.

Penyaluran dana bagi 9,69 juta murid miskin akan jauh lebih rumit. Peta mengenai kondisi pendidikan nasional akan sangat membantu ketepatan penyaluran dana. Apabila Depdiknas belum memiliki, bukan tidak mungkin kompensasi bagi 9,69 juta murid miskin malah nyasar ke murid  yang tidak mampu atau lebih parah lagi kepada para pengelola dana.

Ketiga, model penyaluran dana yang masih buruk. Selama ini sosialisasi yang digulirkian masih menggunakan jalur birokrasi dengan model menetes ke bawah. Dari Depdiknas lalu ke dinas, terakhir ke sekolah tang sering  kali hanya terbatas  kepada kepala sekolah. Selain itu, sosialisasiyang dilakukan pemerintah  bersifat sangat umum. Misalnya, hanya menyebut total dan kompensasi dan total  jumlah penerima, tanpa menjelaskan mekanisme dan apa sa ja kreteria orang yang akan mendapat bantuan.

Selain itu, mekanisme kontrol tidak berjalan. Perangkat yang sudah ada seperti komite sekolah atau dewan pendidikan terbukti selama ini masih belum berfungsi dengan baik. Walau sudah men yatakan membuat tim pengawas (monitoring) dan melibatkan 30 perguruan tinggi, Depdiknas belum menjelaskan siapa saja yang termasuk tim pengawas dan bagaimana mekanisme pengaduan jika ditemukan penyimpangan.

MENGAPA pendidikan dasar gratis? Bagi Indonesia  jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya pendidikan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagi negara maju pendidikan geratis. Selain karena tuntunan kontitusi mereka, juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai 5-8 persen prodk domestik bruto. Sementara di Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran produk domestik bruto sendiri sudah kecil. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan dasar geratis ini memang perlu servis dari pemerintah

SUMBER biaya pendidikan dasar geratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar geratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat. Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecenderungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk men jalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut  men yisihkan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.

Abdorrakhman Ginting percaya, sebetulnya pendidikan geratis masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan Sumbangan Biaya Pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengahpertama dengan bantuan dana Rp 150.000 per kepala setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per  bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau 13,2 triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun.

Pendidikan geratis bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, walaupun tetap berdasrkan kualitas yang standar, sehngga dalam menggeratiskan pendidikan dasar bentuk dan nilai subsidi tidak harus seragam. Selain itu perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasa, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi. Selain itu, para pemimpin harus menyadari pendidikan bahwa itu bukan soal ekonomi atau bagi-bagi keuntungan, tetapi soal politis atau kemana bangsa ini akan mau dibawa. Akhirnya, memang kembali kepada niat politik pengambil keputusan: Apakah pemegang kekuasaan mau semua anak Indonesia maju?

Pendidikan geratis juga diupayakan PT Astro Agro Lestari (AAL), terutama di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pangkalanbun (Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan). Di Pangkalanbun, perusahaan itu membangun sekolah yang dikelolanya sendiri. Menurut Bambang Dwi Cayono kepada SP, salah satu administratur di perkebunan tersebut, pendirian sekilah tersebut memang untuk menjamin pendidikan anak-anak para karyawan yang bekerja di situ, mulai dari golongan terendah samapi tertinggi.

Kepala SMP Astro Argo Lestari di Pangkalanbun, Ideham, yang ditemui ditempat yang sama, mengemukakan bahwa perusahaan menjamin seluruh biaya pendidikan anak-anak (semuanya berjumlah lebih kurang 800 siswa SD dan SMP). Ia pun berbangga karena pada Ujian Nasional (UN) baru lalu, SMP yang dipimpinnya bisa menyelenggarakannya sendiri.

Begitu pula di Tabalong. Hanya saja, sekolah di sana merupakan aset pemerintah daerah, karena di bangun di atas tanah Pemda. Biaya pembangunan sekolah dasar negeri (SDN) Cakung Permata Nusa ditanggung oleh PT AAL.

Kepala sekolahnya berstatus Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan para gurunya karyawan Asrta. Perusahaan pun telah memprogramkan pembangunan gedung tidak hanya setingkat sekolah dasar tetapi hingga SMP, “  kata Anang Suprianto, administratur perkebunan di Tabalong. Gedung sekolah di sana memang tergolong baru. Ruang kelas di situ baru hingga kelas tiga. Merka yang bersekolah di situ, kurang lebih 100 siswa, kebanyakannya anak-anak karyawan perkebunan. Para siswapun dibebaskan dari biaya pendidikan.

Haiyya….bagaimana negara mau maju ya..? Kalau kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi saja susah. Program wajar 9 tahun saja tidak sukses. Dana pendidikan 20% saja tidak tercapai, masih juga korupsi.

Jadi  berfikirlah, seandainnya saja duit kampanye calon bupati Bulungan, yang habis puluhan miliyar itu, untuk pendidikan pasti bagus. Tapi malah dihambur-hambur ketujuan yang tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA :

Judul                      :  Pendidikan Dasar Gratis Amanat Yang Terlupakan

Alamat                   : www.satriadharma.blogspot.com/

Penulis                   : Satria Dharma

Judul                      :   Kompensasi BBM dan Pendidikan Gratis

Alamat                   : www.antikorupsi.org/

Penulis                   :   Koran Kompas

Judul                      :  Pendidikan Dasar Gratis Sudah Saatnya Diberlakukan

Alamat                   : www.kompas.com/

Penulis                   :  Indira Permanasari

Judul                      :  Pendidikan Gratis Bukan Hal Mustahil

Alamat                   : www.education-indonesia-blogspot.com/

Penulis                   :   SP/Luthter Ulag

Judul                      :  Free Education

Alamat                   : www.luluch.blogspot.com/

Penulis                   : Luluch

Read Full Post »

Profil

Syamsul Bahri,lahir di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur pada tanggal 14 Oktober 1973. Anak pertama dari pasangan suami istri Syamsuri Umar dan Roesminah  dari enam bersaudara.Pendidikan formal dimulai pada SD tahun 1980-1986 di Bunyu, SMP tahun 1986-1989 di Bunyu, SMA tahun 1989-1993 di Tarakan, lalu melanjutkan ke STKIP Banjarmasin pada Pendidikan Matematika.Pada tahun 2007 – 2009 melanjutkan ke Pascasarjana Kependidikan UNMUL Samarinda program studi Teknologi Pendidikan. Profesi yang ditekuni mulai tahun 2003 sampai saat ini adalah PNS sebagai guru matematika dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

Read Full Post »

Halo dunia!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Read Full Post »